KONAWE — Kabupaten Konawe resmi menyandang predikat Terbaik II dalam ajang Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) Kabupaten/Kota Tahap I Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2026. Piagam penghargaan untuk capaian ini ditandatangani langsung oleh Gubernur Sultra, Mayjen TNI (Purn) Andi Sumangerukka.
Berdasarkan hasil penilaian tim provinsi, Konawe mengumpulkan total nilai 7,56. Angka tersebut hanya berselisih 0,05 poin dari Kabupaten Muna Barat yang duduk di peringkat pertama dengan nilai 7,61. Kabupaten Buton Tengah (6,98), Buton (6,77), dan Kolaka Timur (6,74) melengkapi jajaran lima besar.
Bupati Konawe, H Yusran Akbar ST, menyambut penghargaan ini dengan semangat untuk terus berbenah. Ia menegaskan bahwa capaian tersebut bukanlah garis akhir, melainkan pijakan untuk kerja yang lebih keras.
“Predikat Terbaik II dengan nilai 7,56 ini bukan sekadar angka. Ini adalah bukti nyata bahwa reformasi birokrasi dan pembangunan partisipatif yang kami jalankan selama ini mulai menunjukkan hasil,” ujar Yusran Akbar kepada awak media, Kamis (11/6/2026).
Yusran langsung menginstruksikan jajarannya untuk tidak cepat berpuas diri. “Kita jadikan penghargaan ini sebagai motivasi. Target ke depan adalah mempertahankan Predikat Terbaik dan meningkatkan nilai di atas 8,” tegasnya.
Penghargaan PPD diberikan sebagai bentuk apresiasi atas komitmen daerah dalam percepatan pencapaian target pembangunan. Bagi Konawe, nilai 7,56 menjadi indikator bahwa program-program strategis yang dijalankan dalam beberapa tahun terakhir mulai menuai hasil konkret.
Bupati Yusran Akbar juga menyampaikan rasa terima kasih kepada Gubernur Sultra yang telah menandatangani langsung piagam penghargaan tersebut. Ia menilai, pengakuan dari tingkat provinsi ini menjadi suntikan moral bagi seluruh aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemkab Konawe.
“Ini adalah motivasi bagi kami untuk terus berbenah menuju peringkat pertama di tahun mendatang,” kata Yusran.
Dengan capaian ini, Konawe kini masuk dalam radar kabupaten dengan kinerja pembangunan terbaik di Sulawesi Tenggara. Fokus selanjutnya adalah menjaga konsistensi dan memperbaiki indikator-indikator yang masih menjadi catatan tim penilai provinsi.