KONAWE SELATAN — Lahan eks HGU PT Kapas Indonesia Indah di Kabupaten Konawe Selatan tak akan dibiarkan mangkrak. Pemerintah daerah menyiapkan skema penataan yang mengintegrasikan kebutuhan militer dengan program reforma agraria.
Rapat koordinasi yang digelar Kamis (16/7/2026) itu dihadiri jajaran Forkopimda, perwakilan Satuan Kopassus, Kepala Kanwil BPN Sultra, serta camat dan kepala desa dari wilayah lingkar eks HGU. Bupati Irham Kalenggo memimpin langsung diskusi yang berlangsung di lantai 2 Kantor Bupati.
Salah satu poin utama dalam penataan ini adalah alokasi lahan untuk pembangunan Markas Komando (Mako) Grup 5 Kopassus dan Rindam. Bupati Irham Kalenggo menegaskan komitmen daerah untuk mendukung urusan strategis negara di bidang pertahanan.
"Fokus utama kita adalah melakukan penataan lahan secara presisi. Kita berkomitmen mendukung urusan nasional di bidang pertahanan dengan mengalokasikan lahan untuk pembangunan Mako Grup 5 Kopassus dan Rindam," ujar Irham dalam arahannya.
Di luar kepentingan pertahanan, pemerintah daerah juga menjadikan momen ini sebagai peluang mewujudkan keadilan sosial. Sebagian lahan eks HGU akan diredistribusikan secara resmi kepada masyarakat di sekitar kawasan yang berhak menerima.
Bupati menyebut penataan ini sebagai momentum emas untuk menjalankan asas keadilan sosial melalui program Reforma Agraria. Langkah ini diharapkan bisa memperbaiki ketimpangan penguasaan tanah yang selama ini terjadi di wilayah lingkar eks HGU.
Sebagai tindak lanjut dari hasil Inventarisasi Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan, dan Pemanfaatan Tanah (IP4T) yang dilakukan Kanwil ATR/BPN Sultra, Pemkab Konawe Selatan akan mengirimkan surat permohonan resmi ke Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) RI di Jakarta.
"Kami berharap rekomendasi dari Menteri ATR/BPN nantinya dapat berjalan selaras dengan visi daerah. Di satu sisi kita memperkuat basis pertahanan nasional di daerah, dan di sisi lain kita sukses menggerakkan reforma agraria melalui redistribusi tanah yang sah untuk kesejahteraan masyarakat sekitar eks HGU," jelas Bupati.
Bupati Irham Kalenggo meminta seluruh pemangku kepentingan berkomitmen mengawal proses administrasi dan teknis di lapangan. Ia menekankan agar penyelesaian dan pemanfaatan lahan berjalan kondusif, transparan, dan sesuai peraturan perundang-undangan.
Rakor ini merupakan lanjutan dari serangkaian pembahasan sebelumnya. Pemerintah daerah menargetkan proses penataan dan redistribusi tanah bisa rampung dalam waktu dekat setelah rekomendasi dari pemerintah pusat turun.