SULAWESI TENGGARA — Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan prevalensi stunting di beberapa daerah Indonesia masih berada di angka 25 persen, atau setara dengan satu dari empat anak mengalami gangguan pertumbuhan. Pernyataan itu disampaikan dalam pidato kenegaraan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (14/8/2026), sebagai dasar pemerintah mempertahankan program unggulan di bidang pangan dan gizi.
Kepala Negara menilai angka tersebut bukan persoalan yang bisa dianggap remeh. Dampak jangka panjangnya mengancam perkembangan fisik dan kapasitas belajar anak, yang pada akhirnya menentukan kualitas sumber daya manusia nasional.
Prabowo menegaskan intervensi gizi melalui MBG adalah langkah konkret yang harus berlanjut. Baginya, pembangunan manusia tidak dimulai dari infrastruktur megah, melainkan dari hal paling dasar: memastikan anak-anak mendapatkan asupan bernutrisi.
"Stunting yang masih dialami anak-anak Indonesia di beberapa tempat setinggi 25 persen. Satu dari empat anak Indonesia mengalami stunting," kata Prabowo dalam pidatonya.
Angka 25 persen itu, menurut Prabowo, adalah kondisi yang tidak boleh diterima pemerintah. Stunting menghambat perkembangan berbagai bagian tubuh anak, bukan hanya tinggi badan tetapi juga fungsi kognitif yang menentukan masa depannya.
Pernyataan Prabowo kali ini menegaskan kembali komitmen pemerintahan yang dipimpinnya untuk menjadikan keamanan pangan dan perbaikan gizi sebagai prioritas nasional. Program MBG yang selama ini berjalan dinilai sebagai instrumen utama untuk menekan angka prevalensi di daerah-daerah kantong kemiskinan.
Dalam kesempatan yang sama, Prabowo juga menyoroti kerja keras para pembantunya di kabinet. Ia menyebut banyak menteri yang kelelahan hingga masuk rumah sakit, dan menganggap hal itu sebagai bukti kesungguhan pemerintahan dalam menjalankan program-program strategis.
Pernyataan tersebut sekaligus menjawab polemik di publik mengenai efisiensi anggaran dan kelanjutan program MBG pada tahun anggaran berikutnya. Dengan pernyataan tegas dari kepala negara, arah kebijakan pangan dan gizi nasional dipastikan tetap berjalan meski ada tekanan fiskal.
Ke depan, pemerintah dituntut tidak hanya mempertahankan program, tetapi juga memastikan distribusi dan kualitas makanan di lapangan tepat sasaran. Target penurunan stunting yang lebih agresif menjadi pekerjaan rumah besar yang menanti eksekusi di daerah-daerah dengan prevalensi tertinggi.