Sikka — Kementerian Pekerjaan Umum (PU) bergerak cepat menangani krisis air bersih bagi korban gempa di Pulau Palue, Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur (NTT). Langkah ini dipimpin langsung oleh Menteri PU Dody Hanggodo.
Pulau Palue, yang terletak di utara Pulau Flores, diguncang gempa berkekuatan magnitudo 7,7 pada 15 Agustus 2026. Sekitar 7.000 warga di delapan desa terdampak dan membutuhkan pasokan air darurat.
Menteri PU Dody Hanggodo menegaskan bahwa pemenuhan air bersih adalah prioritas utama dalam penanganan bencana ini.
"Kita pastikan kebutuhan air masyarakat terpenuhi sekarang, sekaligus kita siapkan sumber air yang dapat mendukung kebutuhan mereka dalam jangka panjang," kata Dody Hanggodo.
Untuk menindaklanjuti arahan tersebut, Direktur Jenderal Sumber Daya Air (SDA) Kementerian PU Arnold Aristoteles Paplapna Ritiauw bersama jajaran meninjau langsung kondisi Pulau Palue pada Selasa (18/8/2026).
Bersama Bupati Sikka Juventus Kago, Dirjen SDA memeriksa tiga titik dari sekitar 10 titik longsoran yang teridentifikasi. Mereka juga mengecek kondisi sumur bor yang dibangun pada 2023, yang menjadi salah satu sumber air layanan masyarakat dengan kapasitas sekitar 1,8 liter per detik.
Untuk kebutuhan darurat, Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Nusa Tenggara II telah mengirimkan empat unit tandon air berkapasitas masing-masing 1.200 liter ke Pulau Palue. Pasokan tambahan juga disiapkan melalui survei geolistrik untuk memetakan potensi sumber air tanah, sehingga kebutuhan air jangka panjang tidak hanya bergantung pada sumber yang ada saat ini.
Selain air bersih, Kementerian PU mengidentifikasi kebutuhan perbaikan bangunan pengaman pantai sepanjang kurang lebih 250 meter di kawasan Maluriu. Pemulihan akses dan perlindungan kawasan permukiman juga menjadi fokus.
Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) NTT telah menyiapkan satu unit excavator tipe PC 200 untuk membersihkan material longsoran yang mengganggu akses masyarakat. Kantor Camat Palue yang rusak akibat gempa juga mendapat perhatian sebagai bagian dari pemulihan fasilitas pelayanan publik.
Dengan langkah bertahap ini, Kementerian PU memastikan penanganan Pulau Palue menempatkan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, khususnya air bersih, sebagai prioritas utama pascagempa.