JAKARTA — Tindakan tanggap darurat terus digencarkan Kementerian Pekerjaan Umum (PU) menyusul gempa bumi berkekuatan 7,7 SR yang mengguncang Nusa Tenggara Timur (NTT) pada 15 Agustus 2026 lalu.
Fokus utama diarahkan pada pemeriksaan serta penanganan sarana dan prasarana air minum, dengan tujuan memastikan layanan air bersih tetap mengalir bagi masyarakat selama masa darurat dan sekaligus memetakan kebutuhan perbaikan infrastruktur di wilayah yang terdampak.
Menteri PU Dody Hanggodo menegaskan bahwa pemulihan infrastruktur yang menyentuh kebutuhan pokok warga menjadi prioritas utama dalam proses pascabencana. Kementerian PU berkomitmen memastikan pelayanan kepada masyarakat berjalan cepat, terutama dalam hal akses air bersih dan sanitasi.
"Yang penting sekarang bagaimana kebutuhan masyarakat bisa segera kita layani. Karena itu, infrastruktur yang berkaitan langsung dengan kebutuhan dasar, termasuk sarana air bersih dan sanitasi, harus segera kita cek dan tangani sesuai kondisi di lapangan," kata Menteri Dody Hanggodo.
Melalui Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPBPK) NTT, Kementerian PU sudah menjalankan pemeriksaan sarana air minum di Kabupaten Nagekeo, Ende, dan Sikka. Pemeriksaan itu mencakup Instalasi Pengolahan Air (IPA), jaringan perpipaan, sarana distribusi air, hingga tampungan air yang dimiliki masyarakat.
Salah satu penanganan yang dilakukan adalah perbaikan jaringan perpipaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Inpres 2024 IKK Nangaba di Kabupaten Ende yang rusak dan sempat mengganggu distribusi air bersih ke warga.
Bekerja sama dengan PDAM Kabupaten Ende, perbaikan jaringan berlangsung mulai 16 Agustus dan selesai pada malam 17 Agustus 2026. Begitu perbaikan rampung, aliran air bersih kembali mengalir hingga ke sambungan rumah warga.
Kementerian PU juga menggandeng Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas) untuk mendata kondisi sarana air minum di lapangan. Selain mencatat kerusakan, tim langsung menangani sarana yang terganggu agar layanan bisa berfungsi kembali.
Untuk memperkuat kerja di lapangan, 10 personel tambahan dikirim dari Kupang guna membantu pemeriksaan dan penanganan sarana air minum di Maumere, Ende, dan Nagekeo. Mereka akan mengecek kondisi sarana sekaligus mengidentifikasi kebutuhan dukungan lanjutan di tiap lokasi.
Di Kabupaten Nagekeo, 3 unit Mobil Tangki Air (MTA) dikerahkan untuk memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat. Rinciannya, 2 unit MTA sudah berada di lokasi dan 1 unit lainnya merupakan MTA pinjam pakai yang sebelumnya dipakai untuk penanganan banjir Mauponggo.
Selain itu, disiapkan 16 unit Hidran Umum (HU), yang terdiri dari 8 unit dukungan yang tersedia saat ini dan 8 unit HU pinjam pakai. Di Kupang, Kementerian PU juga menyiagakan 2 unit mobil tangki air dan 1 unit truk tinja untuk mendukung penanganan bencana.
Menteri PU Dody menuturkan bahwa penanganan dilakukan secara bertahap berdasarkan hasil pemeriksaan dan tingkat kebutuhan di masing-masing wilayah.
"Kami akan terus lakukan pengecekan dan inventarisasi di lapangan supaya penanganannya tepat sasaran. Kalau sumber air dan jaringan masih bisa difungsikan, kami optimalkan. Kalau belum, kita siapkan alternatif agar masyarakat tetap mendapatkan layanan air bersih selama masa tanggap darurat," jelas Dody Hanggodo.
Kementerian PU juga terus menginventarisasi pos-pos pengungsian untuk memastikan kebutuhan air bersih dan sanitasi terpenuhi dengan cepat. Jika diperlukan, mobilisasi prasarana dan sarana air minum akan didatangkan dari luar NTT, termasuk dari depo di Surabaya.
Pemenuhan air bersih akan terus dioptimalkan lewat SPAM atau PDAM bila jaringan tersedia dan berfungsi. Namun, apabila jaringan perpipaan terganggu atau belum ada, dukungan diberikan melalui mobil tangki, hidran umum, tampungan air, serta sarana pendukung lain yang dibutuhkan di lapangan.