SULAWESI TENGGARA — PT KAI memastikan impor KRL bekas dari Jepang tidak dipungut biaya pembelian karena menggunakan skema hibah, bukan jual beli. Perusahaan pelat merah itu hanya menyiapkan anggaran untuk biaya pengiriman dari Jepang ke Indonesia, yang nilainya masih dalam tahap finalisasi.
Direktur Operasi, Prasarana dan Keselamatan Area 2 KAI Dadan Rudiansyah mengatakan pihaknya belum menghitung pasti besaran biaya pengiriman yang akan dikeluarkan. Namun dia menegaskan tidak ada transaksi jual beli dalam rencana importasi kereta tersebut.
"Nah, ini untuk kepastiannya kami belum menghitung, tapi intinya itu bukan jual beli ya, artinya itu nanti hibah. Mungkin nanti ada beberapa biaya yang sedang difinalkan untuk pengirimannya saja," ujar Dadan dalam diskusi di Mercure Bandung City Centre, Kota Bandung, Jawa Barat, Jumat (2/10/2026).
KAI memastikan proses impor tidak dilakukan sembarangan. Sebelum dikirim ke Indonesia, kereta menjalani assessment ketat di Jepang agar kondisinya sudah laik jalan saat tiba.
"Tapi yang pasti di sana itu, KRL yang belum dikirim ke sini, itu dilakukan dulu, assessment dulu di sana, supaya di sana sudah bisa tinggal laik jalan di sini," jelas Dadan.
Setelah tiba di Tanah Air, tim Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan (DJKA Kemenhub) akan melakukan penilaian ulang. Uji kedua ini untuk memastikan kereta memenuhi aspek keselamatan sebelum diizinkan mengangkut penumpang.
"Nanti setelah datang ke sini, nanti mungkin dari tim DJKA melakukan uji pertama lagi di sini," kata Dadan.
KRL bekas yang akan diimpor telah beroperasi di Jepang selama 25 tahun. Di Indonesia, kereta tersebut direncanakan hanya melayani penumpang selama 10 tahun ke depan.
Rentang usia pakai itu menjadi perhatian tersendiri di tengah kebutuhan armada KRL Jabodetabek yang terus meningkat. KAI dan Kemenhub berupaya memastikan kereta hibah tetap memenuhi standar teknis dan keselamatan meski sebelumnya dipakai cukup lama.
Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi menegaskan seluruh biaya yang muncul bila impor KRL bekas terealisasi akan menjadi tanggungan KAI. Pemerintah tidak menanggung pembiayaan pengadaan armada tersebut.
"KRL impor itu sepenuhnya dari KAI," katanya dalam forum yang sama.
Pernyataan itu sekaligus menjawab pertanyaan soal siapa yang menanggung ongkos pengiriman, bea masuk, hingga biaya uji kelayakan. Dengan skema hibah, KAI tidak membayar harga kereta, tetapi tetap harus menyiapkan anggaran untuk pengiriman dan proses administrasi impor.
Bagi penumpang KRL Jabodetabek, tambahan armada berpotensi memperbaiki frekuensi perjalanan dan mengurangi kepadatan di jam sibuk. Namun kepastian jadwal kedatangan kereta masih bergantung pada finalisasi biaya pengiriman dan hasil uji kelayakan DJKA.
Dari sisi keuangan, skema hibah meringankan beban belanja modal KAI karena tidak ada pembelian unit. Meski demikian, biaya pengiriman, perawatan, dan operasional selama 10 tahun tetap masuk perhitungan perusahaan. KAI belum mengungkap estimasi nilai penghematan maupun total biaya yang akan dikeluarkan.
Sejumlah pengamat transportasi menilai kejelasan kontrak hibah dan jadwal kedatangan armada menjadi kunci agar rencana ini tidak mengganggu target peningkatan kapasitas angkutan KRL tahun depan.