KENDARI — Ketua Aliansi Pemuda Konawe Selatan, Andi R., memimpin langsung massa mendatangi Gedung DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara untuk menyerahkan surat permohonan RDP Terbuka. Permohonan itu menyasar penegakan hukum pidana terhadap pengelola SPPG Puao, bukan ruang klarifikasi atau penyelesaian damai secara kekeluargaan.
Klaster korban mencakup SMA 10, SD Puao, Pusanggula, dan Pewutaa. Seluruhnya dilarikan ke Puskesmas Motaha usai mengonsumsi menu MBG dari dapur unit tersebut.
Andi menegaskan forum RDP ditujukan khusus mendorong proses pidana. Pihaknya menilai pengelola SPPG Puao melakukan pembiaran secara sadar atau culpa lata.
Penilaian itu bersandar pada kronologi distribusi makanan. Pasokan pada hari Rabu tetap disalurkan meski sistem menu sudah ditolak resmi oleh kader Posyandu sehari sebelumnya, Selasa, akibat kondisi pangan rusak dan basi.
"Surat RDP telah kami masukkan resmi ke Sekretariat DPRD Provinsi Sultra dengan fokus utama membongkar kelalaian pidana berat pengelola. Di hadapan hukum, tindakan mendistribusikan makanan berbusa dan berlendir kepada anak-anak sekolah adalah delik pelanggaran nyata terhadap Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Pasal 140 UU Pangan," ujar Andi R. di pelataran Gedung Dewan.
Surat permohonan RDP juga mendesak parlemen provinsi membuka investigasi kompetensi internal staf SPPG Puao. Aliansi Pemuda Konsel mengaku mengantongi indikasi kuat penggunaan sertifikasi terbang atau pemalsuan dokumen keahlian profesi berupa Surat Tanda Registrasi (STR) oleh oknum penanggung jawab gizi di dapur unit itu.
"Sangat tidak masuk akal jika seorang tenaga gizi profesional yang memegang STR sah meloloskan masakan pembusukan bakteri untuk disajikan kepada anak-anak sekolah. Kami menduga ada manipulasi laporan sajian menu serta manipulasi dokumen administratif saat pengadaan vendor publik yang dibiayai anggaran negara ini," tambah Andi.
Aliansi Pemuda Konsel mendesak pimpinan dewan memanggil paksa seluruh instansi terkait tanpa terkecuali. Daftar yang diminta hadir meliputi Koordinator Wilayah Badan Gizi Nasional (BGN) Sultra, Balai POM Kendari, Dinas Kesehatan, Kapolres Konsel, hingga Direktur Utama vendor penyuplai dapur SPPG Puao.
Pihak Sekretariat DPRD Provinsi Sultra telah menerima dan meregistrasi surat permohonan tersebut. Forum RDP Terbuka direncanakan bergulir Senin, 19 Oktober 2026 pukul 09.00 WITA di Ruang Rapat Aspirasi Utama.
Andi menyerukan seluruh lapisan masyarakat, mahasiswa, dan pemuda di Konawe Selatan merapatkan barisan mengawal ketat jalannya RDP. Tuntutannya, oknum pengelola yang dinilai meracuni anak-anak di Angata segera dicopot, di-blacklist, dan diadili di meja hijau.
Kasus ini menambah daftar persoalan tata kelola dapur MBG di daerah. Perhatian publik kini tertuju pada Senin depan, apakah DPRD Sultra memenuhi permohonan pemanggilan paksa atau tidak.