SULAWESI TENGGARA — Pemerintah menyalurkan bantuan pangan beras sebanyak 30 kilogram per penerima manfaat untuk periode Oktober–Desember 2026 melalui Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Total alokasi bansos beras yang disiapkan mencapai 1 juta ton untuk mengatasi dampak kemarau dan menjaga keterjangkauan pangan masyarakat prasejahtera.
Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyatakan distribusi bantuan pangan sudah mulai berjalan pada pekan ini. Penyaluran dilakukan sekaligus untuk tiga bulan, dengan setiap penerima mendapatkan alokasi 10 kilogram beras per bulan.
Mekanisme penyaluran melalui KDKMP berbeda dari pola bansos sebelumnya yang umumnya memakai perantara BUMN pangan atau kantor pos. Pemerintah memilih koperasi tingkat desa sebagai ujung distribusi agar penerima sasaran lebih mudah diverifikasi.
Zulkifli menegaskan pengawasan penyaluran tidak lagi bergantung pada data pusat. Kepala desa dan kepala koperasi setempat dilibatkan untuk memeriksa langsung apakah bantuan diterima masyarakat yang berhak.
"Karena yang akan menjadi pengawas adalah kepala desa, kepala koperasi di desa masing-masing. Nanti mereka akan memeriksa secara langsung bantuan pangan disalurkan sesuai sasaran atau tidak," ujarnya dikutip Antara.
Penerima manfaat mencakup seluruh masyarakat desil 1–4. Zulkifli memastikan pengambilan bantuan beras di koperasi tidak dipungut biaya apa pun.
"Jadi seluruh masyarakat desil 1-4 yang jadi penerima manfaat akan mengambil bantuan sosial berupa beras di sini, di koperasi dibaginya. Nanti minggu depan kiriman beras bantuan langsung ke sini," kata Zulkifli.
Selain menjadi saluran bansos, KDKMP diberi fungsi komersial menjual beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan. Pemerintah menyiapkan 1 juta ton beras subsidi yang dijual seharga Rp12.500 per kilogram.
Harga tersebut lebih rendah dari harga pasar karena mendapat subsidi pemerintah. Zulkifli berharap penjualan melalui koperasi bisa menahan lonjakan harga pangan, terutama bagi rumah tangga berpenghasilan rendah.
"Lalu kalau harga di pasaran naik, kita siapkan juga 1 juta ton beras subsidi di sini. Harganya Rp12.500 karena dapat subsidi dari pemerintah," imbuhnya.
"Jadi masyarakat khususnya ibu-ibu tidak perlu pusing karena harga naik karena ada beras SPHP di koperasi," pungkas Zulkifli.
Penunjukan KDKMP sebagai penyalur bansos sekaligus penjual beras SPHP menambah jalur distribusi baru di pasar beras nasional. Selama ini penyaluran SPHP didominasi melalui operasi pasar Bulog dan ritel modern.
Bagi petani dan pedagang beras lokal, masuknya koperasi desa sebagai penjual beras subsidi berpotensi mengubah pola permintaan di tingkat kecamatan. Pembeli yang sebelumnya mengambil dari pasar tradisional bisa beralih ke koperasi selama harga SPHP bertahan di Rp12.500.
Sejumlah pengamat pangan menilai keberhasilan program ini bergantung pada kesiapan logistik koperasi desa. Tidak semua KDKMP punya gudang memadai untuk menampung kiriman beras dalam volume besar sekaligus.
Pemerintah menargetkan kiriman beras bantuan tiba di koperasi pekan depan. Setelah itu, pencairan untuk penerima manfaat dapat dilakukan bertahap sesuai jadwal yang disusun kepala desa masing-masing.