Kolaka - Kementerian Keuangan Republik Indonesia melalui Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Sulawesi Tenggara mencatat alokasi APBN 2026 untuk wilayah tersebut sebesar Rp21,99 triliun. Nilai ini turun dari alokasi tahun 2025 yang mencapai Rp26,74 triliun.
Kepala Kanwil DJPb Sultra, Iman Widhiyanto, menyampaikan penurunan alokasi tersebut setara dengan pengurangan anggaran sebesar Rp4,75 triliun. Menurutnya, penyesuaian ini terjadi pada sejumlah komponen belanja dalam struktur APBN.
Ia menjelaskan, belanja barang mengalami penurunan dari lebih dari Rp3,2 miliar pada 2025 menjadi sekitar Rp2,7 miliar pada 2026. Selain itu, belanja bantuan sosial juga mengalami penurunan cukup besar, dari Rp15,76 miliar pada tahun sebelumnya menjadi Rp8,15 miliar pada tahun ini.
Komponen lain yang turut mengalami penurunan adalah Transfer ke Daerah (TKD). Pada 2026, nilai TKD tercatat lebih dari Rp14,32 triliun, turun dibandingkan alokasi tahun 2025 yang mencapai lebih dari Rp18,8 triliun.
Meski demikian, tidak seluruh komponen APBN mengalami penurunan. Belanja pegawai justru mengalami peningkatan dari sekitar Rp3,21 miliar pada 2025 menjadi lebih dari Rp3,42 miliar pada 2026. Kenaikan juga terjadi pada belanja modal yang meningkat dari sekitar Rp1,3 miliar menjadi lebih dari Rp1,4 miliar.
Iman Widhiyanto berharap pemerintah daerah dapat segera melakukan realisasi anggaran sesuai perencanaan. Menurutnya, percepatan penyerapan APBN penting untuk menjaga perputaran ekonomi dan mendukung pelaksanaan program pembangunan di Sulawesi Tenggara sepanjang 2026.
