KONAWE SELATAN — Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) Kabupaten Konawe Selatan tercatat sebesar 91,52 poin pada 2025. Angka ini turun 1,21 poin dibanding tahun sebelumnya dan turun 0,98 poin dalam lima tahun terakhir, menurut data Badan Pusat Statistik (BPS).
IKK adalah indeks harga yang menggambarkan tingkat kemahalan konstruksi suatu daerah dibandingkan dengan kota acuan, yakni Kota Surabaya. Semakin tinggi angka IKK, semakin mahal biaya konstruksi di wilayah tersebut.
Biaya Konstruksi di Konsel Setara 91,5 Persen dari Surabaya
Dengan IKK 91,52 poin, harga konstruksi bangunan di Kabupaten Konawe Selatan setara dengan 0,915 kali harga konstruksi di Surabaya. Artinya, biaya membangun di Konsel masih lebih rendah dibandingkan dengan kota acuan nasional tersebut.
Jika dibandingkan dengan 17 kabupaten/kota lain di Sulawesi Tenggara, IKK Konawe Selatan berada di urutan terendah kedelapan. Kondisi ini menunjukkan bahwa tingkat kemahalan konstruksi di Konsel berada di kisaran menengah bawah dibanding daerah tetangga.
Ini 5 Daerah dengan Biaya Bangun Termurah di Sultra
BPS mencatat, daerah dengan IKK terendah atau biaya konstruksi termurah di Sulawesi Tenggara pada 2025 didominasi oleh kota-kota besar di provinsi ini. Berikut urutan lima besar termurah:
- Kota Kendari: 86,1 poin
- Kabupaten Konawe: 86,55 poin
- Kabupaten Kolaka: 86,59 poin
- Kabupaten Kolaka Timur: 87,09 poin
- Kabupaten Kolaka Utara: 87,39 poin
Wakatobi Paling Mahal, Buton Raya Mendominasi Daftar Termahal
Di sisi lain, biaya konstruksi termahal di Sultra justru terkonsentrasi di wilayah kepulauan. Kabupaten Wakatobi menempati posisi tertinggi dengan IKK 105,7 poin, disusul oleh Kabupaten Buton Tengah (98,53 poin), Buton Utara (95,94 poin), Buton (95,37 poin), dan Buton Selatan (94,19 poin).
Tingginya IKK di daerah kepulauan biasanya dipengaruhi oleh biaya logistik material bangunan yang lebih mahal. Sebaliknya, daerah dengan akses jalan dan pelabuhan yang lebih baik seperti Kendari dan Kolaka cenderung memiliki IKK lebih rendah.
Data ini menjadi acuan bagi pemerintah daerah dan kontraktor dalam merencanakan anggaran proyek infrastruktur serta menentukan harga satuan pekerjaan konstruksi di masing-masing wilayah.
