Laporan PAC yang dirilis pekan lalu mengungkapkan fakta mengejutkan: data pencari suaka di Inggris masih tersebar di berbagai sistem yang terpisah. Akibatnya, petugas kesulitan melacak status perkara, mendeteksi penumpukan kasus baru, atau memahami di mana titik tekanan terbesar dalam sistem suaka nasional.
“Tidak ada satu pun tampilan kasus yang andal dan terpadu di seluruh sistem suaka,” demikian bunyi pernyataan komite tersebut, mengutip temuan mereka.
Spreadsheet Tetap Jadi Andalan di Tengah Migrasi Sistem Atlas
Kantor Dalam Negeri Inggris (Home Office) sebenarnya telah mengklaim bahwa mereka kini sepenuhnya beralih ke sistem baru bernama Atlas untuk manajemen kasus suaka. Namun, para pejabat mengakui bahwa transisi ini sangat rumit — melibatkan migrasi data warisan, peningkatan fungsi sistem, dan pelatihan staf.
Yang lebih memprihatinkan, anggota parlemen mendengar bahwa sejumlah staf Home Office masih memelihara spreadsheet pribadi mereka sendiri di samping sistem resmi. PAC memperingatkan praktik ini bisa meninggalkan banyak versi informasi yang sama beredar, dan berkontribusi pada masalah kualitas data yang terus berlanjut.
Kesenjangan Data Antar-Lembaga: Kasus Hilang di Antara Home Office dan Pengadilan
Salah satu celah terbesar terletak antara Home Office dan HM Courts & Tribunals Service. Kedua lembaga ini sedang berupaya menghubungkan sistem manajemen kasus mereka, namun anggota parlemen mengatakan pengaturan berbagi data saat ini masih mustahil untuk melacak satu kasus dari awal hingga akhir proses suaka.
Temuan ini menggemakan laporan National Audit Office sebelumnya, yang menyatakan bahwa catatan tunggal yang andal untuk setiap pencari suaka masih belum tersedia. Informasi soal banding berulang dan pencari suaka yang melarikan diri (absconders) masih tidak lengkap, tidak konsisten, atau bahkan tidak tersedia sama sekali.
Parlemen Tak Bisa Nilai Efektivitas Sistem Tanpa Data yang Andal
Kondisi ini membawa implikasi serius. Tanpa data yang terintegrasi, anggota parlemen mengaku tidak bisa menilai apakah sistem suaka benar-benar membaik atau apakah uang pembayar pajak digunakan secara efisien.
“Departemen-departemen masih kekurangan data sistemik yang terpadu dan ukuran kinerja yang disepakati yang diperlukan untuk mengelola sistem suaka secara efektif,” tulis laporan PAC. “Sampai kesenjangan ini diatasi, para pemimpin senior tidak dapat sepenuhnya memahami di mana tekanan sedang menumpuk atau menilai apakah intervensi berjalan sesuai rencana.”
Database lama CID mungkin sudah pensiun, tapi anggota parlemen tidak yakin masalah data mendasar ikut lenyap bersamanya. Pertanyaan besarnya kini: kapan sistem digital Inggris benar-benar bisa memberikan gambaran utuh tentang nasib ribuan pencari suaka yang nasibnya menggantung? Jawabannya masih jauh dari jelas.
