SURABAYA — Forum tiga hari itu menjadi bagian dari strategi besar Ditjen Imigrasi untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan di lingkungan keimigrasian. Selain itu, agenda ini juga bertujuan mendongkrak budaya integritas di kalangan aparatur.
Pembekalan Langsung dari KPK soal Gratifikasi
Dalam sesi utama, Direktorat Jenderal Imigrasi menghadirkan Kepala Satuan Tugas Program Pengendalian Gratifikasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Nensi Natalia. Ia memberikan materi khusus mengenai penguatan integritas dan langkah-langkah pencegahan gratifikasi.
Nensi menekankan bahwa pencegahan harus dilakukan sejak dini. Beberapa poin yang ia soroti adalah pentingnya menghindari konflik kepentingan, disiplin melaporkan kekayaan secara berkala, serta kewajiban melapor jika menerima gratifikasi.
Dirjen Imigrasi: Kinerja Kini Dipantau Publik
Direktur Jenderal Imigrasi, Hendarsam Marantoko, dalam arahannya menegaskan bahwa integritas dan kepatuhan bukan sekadar slogan. Menurut dia, dua hal itu merupakan fondasi utama dalam setiap pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian.
"Integritas dan kepatuhan harus menjadi fondasi utama dalam setiap pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian. Masyarakat tidak hanya menilai hasil kerja kita, tetapi juga menilai bagaimana proses pelayanan itu diberikan," ujar Hendarsam.
Sinergi dengan BPKP dan Ombudsman
Tak hanya menggandeng KPK, kegiatan ini juga menghadirkan narasumber dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) serta Ombudsman Republik Indonesia. Kehadiran dua lembaga itu bertujuan memperkuat sinergi pengawasan, baik dari sisi internal maupun eksternal.
Instruksi ke Daerah: Segera Terapkan Hasil Forum
Di akhir forum, Hendarsam meminta seluruh kepala kantor wilayah dan unit pelaksana teknis untuk segera mengimplementasikan hasil sosialisasi di lingkungan kerja masing-masing. Kehadiran Aswar Anas dari Sulawesi Tenggara menjadi bukti komitmen jajaran daerah dalam mendukung penuh kebijakan pusat.
Melalui keikutsertaan ini, jajaran Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Sulawesi Tenggara diharapkan mampu menerapkan nilai-nilai kepatuhan ke dalam budaya kerja sehari-hari. Langkah ini dinilai strategis untuk menekan potensi penyimpangan kedinasan, sekaligus mewujudkan pelayanan publik yang lebih profesional dan berintegritas.
