KENDARI — Lonjakan inflasi di Kota Kendari pada Juni 2026 mendorong pemerintah daerah untuk bergerak cepat. TPID Kota Kendari menggelar rapat koordinasi di ruang rapat Sekda, Rabu (8/7/2026), guna mengidentifikasi komoditas yang memberikan andil terbesar terhadap kenaikan IHK sekaligus merumuskan langkah pengendalian harga.
Fokus Rapat: Komoditas Pemicu Inflasi dan Distribusi BBM
Pembahasan dalam rapat tidak hanya menyoroti fluktuasi harga kebutuhan pokok, tetapi juga dikaitkan dengan kelancaran distribusi energi. Keterlibatan Pertamina menunjukkan bahwa stabilitas harga bahan bakar menjadi faktor krusial dalam menjaga rantai pasok barang di pasar.
“Pengendalian inflasi harus dilakukan secara bersama-sama. Kita perlu memastikan stabilitas harga, kelancaran distribusi kebutuhan pokok, serta mengantisipasi potensi gangguan pasokan agar daya beli masyarakat tetap terjaga,” tegas Sekda Kota Kendari, Amir Hasan, dalam sambutannya.
Hasil Evaluasi Jadi Dasar Kebijakan Harga
Rapat ini menghasilkan peta jalan berupa data komoditas penyumbang inflasi tertinggi. Data tersebut akan menjadi acuan bagi instansi terkait dalam menentukan kebijakan pengendalian harga yang lebih tepat sasaran ke depannya. TPID juga mendorong penguatan pemantauan harga di pasar tradisional dan modern secara berkala.
Komitmen Pertamina Jaga Pasokan BBM
Di sisi lain, Sales Area Manager Retail Pertamina Sultra yang turut hadir memberikan jaminan terkait ketersediaan BBM di wilayah Kota Kendari. Pihaknya berkomitmen menjaga kelancaran distribusi bahan bakar minyak untuk menunjang aktivitas ekonomi masyarakat.
“Pertamina berkomitmen menjaga pasokan dan distribusi BBM tetap aman sehingga dapat menunjang aktivitas ekonomi masyarakat dan mendukung upaya pengendalian inflasi di daerah,” tandasnya.
Apa Langkah Selanjutnya?
TPID Kota Kendari akan terus memperkuat sinergi lintas sektor antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat. Langkah antisipatif terhadap potensi gangguan pasokan, terutama menjelang hari besar keagamaan atau musim tertentu, juga masuk dalam agenda pengawasan. Rapat koordinasi serupa direncanakan akan digelar secara berkala untuk memonitor efektivitas kebijakan yang telah diambil.
