KENDARI — Langkah strategis diambil PT Pelindo Terminal Petikemas Kendari untuk memitigasi risiko hukum di lingkungan operasionalnya. Perusahaan pelat merah itu menggelar forum diskusi internal yang menghadirkan aparat penegak hukum dari Kejari Kendari sebagai mitra pendamping.
Terminal Head Pelindo Terminal Petikemas Kendari, Herryanto, menegaskan bahwa kegiatan ini bukan sekadar seremonial. Menurutnya, sharing session tersebut merupakan upaya nyata perusahaan dalam meningkatkan kesadaran dan pemahaman hukum bagi seluruh insan Pelindo di lingkup Terminal Petikemas Kendari.
Mitigasi Risiko Hukum di Sektor Kepelabuhanan
Herryanto menjelaskan, keterlibatan Kejari Kendari menjadi pilar penting dalam memperkuat aspek mitigasi risiko hukum pada setiap aktivitas operasional. Sinergi ini dinilai krusial mengingat kompleksitas regulasi yang mengatur jasa kepelabuhanan dan arus logistik di Sulawesi Tenggara.
"Kami sangat mengapresiasi keikutsertaan dan pendampingan dari pihak Kejaksaan Negeri Kendari. Melalui forum ini, sinergi antara Pelindo dan Kejari Kendari semakin kokoh, sehingga pelaksanaan tugas operasional dapat terlaksana secara transparan, akuntabel, dan mengedepankan prinsip kepatuhan hukum," ujar Herryanto dalam sambutannya.
Komitmen Tata Kelola yang Bersih
Kegiatan yang berlangsung interaktif ini membahas berbagai aspek Good Corporate Governance (GCG) yang relevan dengan bisnis kepelabuhanan. Mulai dari kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan hingga prosedur operasional standar yang minim celah hukum.
Melalui forum ini, PT Pelindo Terminal Petikemas Kendari berkomitmen untuk terus konsisten menerapkan tata kelola perusahaan yang bersih dan profesional. Langkah ini diyakini tidak hanya melindungi perusahaan dari jerat hukum, tetapi juga mendukung kelancaran arus logistik dan perekonomian di Sulawesi Tenggara.
Ke depan, perusahaan berencana menjadikan kegiatan serupa sebagai agenda rutin. Hal ini untuk memastikan bahwa seluruh lini manajemen dan operasional senantiasa berjalan sesuai dengan koridor hukum yang berlaku di Indonesia.
