SULAWESI TENGGARA — Penyidik KPK menjadwalkan pemeriksaan terhadap Epi Sulandri pada pekan ini. Ia dimintai keterangan untuk memperdalam keterlibatan para pihak dalam skema distribusi bansos beras yang diduga merugikan keuangan negara.
Status Epi masih sebagai saksi. Namun, keterangannya dinilai krusial karena ia menjabat di posisi operasional Bulog saat program bansos berjalan.
Posisi Epi Sulandri dan Alur Distribusi Bansos
Epi Sulandri tercatat sebagai Kadiv Operasional Bulog periode 2020. Jabatan ini membawahi langsung proses penyaluran beras dari gudang hingga ke penerima manfaat.
Dalam kasus ini, KPK menduga terjadi markup harga atau manipulasi volume beras yang disalurkan. Keterangan Epi dibutuhkan untuk memetakan alur pengambilan keputusan di internal Bulog.
Rudy Tanoe telah lebih dulu menyandang status tersangka. Ia diduga berperan sebagai penyedia beras atau pihak yang mengatur pengadaan dalam program bansos tersebut.
Kronologi Penetapan Tersangka dan Kerugian Negara
Kasus ini bermula dari laporan audit yang menemukan kejanggalan dalam penyaluran bansos beras di tengah pandemi Covid-19. Kerugian negara sementara ditaksir mencapai ratusan miliar rupiah.
KPK menetapkan Rudy Tanoe sebagai tersangka pada akhir tahun lalu. Penyidik kemudian memperluas pemeriksaan ke jajaran eksekutif BUMN pangan, termasuk memanggil Epi Sulandri.
Belum ada keterangan resmi dari KPK mengenai jumlah pasti tersangka baru. Namun, sumber internal menyebut penyidikan masih berjalan dan berpotensi menjerat lebih banyak pihak.
Jalur Hukum yang Dihadapi Rudy Tanoe
Rudy Tanoe dijerat dengan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Ancaman hukumannya maksimal 20 tahun penjara.
Sejauh ini, ia belum ditahan. KPK masih melengkapi alat bukti dan mengkaji peran masing-masing tersangka sebelum menentukan langkah penahanan.
Kuasa hukum Rudy Tanoe belum memberikan tanggapan resmi terkait pemeriksaan terbaru ini.
Dampak dan Tindak Lanjut Pengawasan Bansos
Kasus ini membuka celah lemahnya pengawasan distribusi bansos saat darurat kemanusiaan. Program yang dirancang untuk melindungi warga miskin justru menjadi lahan korupsi.
KPK mengingatkan seluruh pihak yang terlibat dalam penyaluran bansos untuk kooperatif. Penyidikan akan terus berlanjut hingga tuntas, termasuk menelusuri aliran dana ke sejumlah pejabat publik.
Masyarakat yang mengetahui praktik korupsi dalam penyaluran bansos dapat melapor melalui kanal pengaduan KPK. Identitas pelapor dijamin kerahasiaannya oleh undang-undang.
