MUNA — Senator Wa Ode Rabia Al Adawia Ridwan menilai persoalan rumah layak huni di Sulawesi Tenggara tidak bisa ditunda lagi. Menurutnya, saat petugas sensus mendata dari pintu ke pintu untuk memutakhirkan data ekonomi keluarga, potret kemiskinan yang paling kasat mata justru terlihat dari kondisi rumah warga di lapangan.
Persoalan itu berkaitan erat dengan akurasi Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Rabia mengaku menerima banyak keluhan masyarakat Sultra yang status desilnya berubah dan dinilai tidak sesuai kondisi riil.
Akibatnya, warga yang rumahnya sudah hampir roboh tidak terdata sebagai penerima bantuan perumahan.
Keluhan Warga Saat Reses di Sultra
Rabia menyampaikan temuan itu berdasarkan hasil reses dan kunjungan langsung ke sejumlah daerah di Sulawesi Tenggara. Keluhan yang paling sering ia dengar bukan hanya soal bantuan sosial yang tidak tepat sasaran karena desil DTSEN berubah, tapi juga soal kondisi rumah yang sudah tidak layak huni.
"Saat saya reses dan turun langsung di Sulawesi Tenggara, keluhan yang paling sering saya dengar bukan hanya soal bantuan sosial yang tidak tepat sasaran karena desil DTSEN yang berubah, tapi soal kondisi rumah mereka yang sudah tidak layak huni," tegas Rabia.
Ia menggambarkan masih banyak warga di Muna, Muna Barat, Konawe, Konawe Selatan, Buton Tengah, hingga Kota Kendari yang tinggal dengan atap bocor, dinding papan lapuk, dan lantai tanah. Kondisi itu membuat upaya peningkatan ekonomi keluarga menjadi sulit.
"Bagaimana kita mau bicara peningkatan ekonomi keluarga kalau tempat tinggalnya saja belum aman dan sehat," lanjutnya.
RST Dinilai Bukan Sekadar Bedah Rumah
Kepada Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul, senator yang juga duduk di Komite III ini secara khusus mendorong perluasan program Rumah Sejahtera Terpadu untuk Sulawesi Tenggara. Ia menilai RST bukan sekadar program bedah rumah, melainkan upaya memulihkan martabat keluarga.
"RST ini bukan sekadar bedah rumah. Ini adalah tentang memulihkan martabat keluarga. Ketika seorang ibu dan anak bisa tidur dengan tenang di rumah yang layak, di situlah kesejahteraan itu dimulai," ujar putri dari politisi Ridwan Bae tersebut.
Rabia meminta Kemensos menambah kuota RST secara signifikan untuk Sultra. Ia juga mendorong prioritas diberikan kepada wilayah kepulauan dan pedalaman yang selama ini akses bantuannya terbatas.
Sinergi RST dan Pemutakhiran DTSEN
Perluasan RST menurut Rabia harus disinergikan dengan pemutakhiran DTSEN dalam Sensus Ekonomi 2026. Ia menekankan pentingnya verifikasi ulang data di lapangan agar penyaluran bantuan tepat sasaran.
"Saya minta Kemensos untuk memprioritaskan Sultra. Saya juga mendorong agar RST ini disinergikan dengan pemutakhiran DTSEN. Pastikan data di lapangan diverifikasi ulang. Jangan sampai warga yang rumahnya hampir roboh justru masuk desil yang dianggap mampu," pintanya.
Sekolah Rakyat hingga Lumbung Sosial Ikut Diawasi
Selain RST, Wa Ode Rabia Al Adawia Ridwan mengawal percepatan pembangunan Sekolah Rakyat di empat lokasi. Keempatnya berada di Kabupaten Konawe Selatan, Kabupaten Konawe, Kabupaten Buton Tengah, dan Kota Kendari.
Ia juga mendorong penambahan lumbung sosial dan logistik mitigasi bencana. Langkah itu dinilai penting mengingat kerawanan bencana di Sulawesi Tenggara.
