KENDARI — Dua desa di Kecamatan Lasolo Kepulauan, yakni Desa Tapunopaka dan Desa Labengki, tercatat sebagai wilayah yang belum terjangkau jaringan listrik PLN. Kondisi itu diungkapkan Wakil Bupati Konawe Utara, H. Abuhaera, saat menghadiri Sinkronisasi Usulan Program Listrik Pedesaan di Kantor Gubernur Sulawesi Tenggara, Kamis (1/10/2026).
Dalam forum tersebut, Abuhaera hadir mewakili Bupati Konawe Utara H. Ikbar. Ia memaparkan sejumlah persoalan kelistrikan yang masih dihadapi warga, mulai dari keterbatasan jaringan hingga ketidakstabilan tegangan listrik di sejumlah wilayah.
280 Calon Penerima BPBL Diusulkan untuk 2026
Selain memperjuangkan perluasan jaringan, Pemkab Konawe Utara mengajukan 280 calon penerima Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL) pada 2026. Program itu diarahkan bagi warga yang memenuhi persyaratan untuk memperoleh sambungan listrik baru.
"Usulan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah untuk memastikan masyarakat yang membutuhkan dapat memperoleh akses listrik," kata Abuhaera.
Menurutnya, pemerataan akses listrik menjadi kebutuhan penting bagi masyarakat di daerah kepulauan. Karena itu, Pemkab terus menyampaikan kondisi riil di lapangan agar masuk dalam perhatian program kelistrikan, baik di tingkat provinsi maupun pusat.
Mengapa Dua Desa di Lasolo Kepulauan Masih Gelap
Desa Tapunopaka dan Labengki berada di wilayah kepulauan Konawe Utara yang secara geografis menyulitkan pembangunan jaringan distribusi. Keterbatasan infrastruktur jaringan menjadi kendala utama, di samping persoalan tegangan listrik yang tidak stabil di sejumlah titik lain.
Abuhaera menyebut persoalan ketidakstabilan tegangan perlu mendapat perhatian serius. Kualitas layanan listrik yang belum merata berdampak langsung pada aktivitas warga, termasuk pelaku usaha kecil dan rumah tangga di wilayah tersebut.
"Kami berharap permasalahan kelistrikan di Konawe Utara dapat segera diselesaikan sehingga masyarakat bisa mendapatkan pelayanan listrik yang lebih baik dan stabil," harapnya.
Harapan Warga Bumi Oheo
Pemkab Konawe Utara berharap hasil sinkronisasi usulan program listrik pedesaan ditindaklanjuti melalui koordinasi dengan pemerintah provinsi dan pihak terkait. Dua fokus utama yang diusulkan adalah perluasan jaringan listrik serta peningkatan kualitas pelayanan kelistrikan.
"Pemerataan akses listrik merupakan salah satu kebutuhan penting masyarakat. Karena itu, kami terus menyampaikan kondisi dan kebutuhan di daerah agar dapat menjadi perhatian dalam program kelistrikan," ujar Abuhaera.
Bagi warga di Desa Tapunopaka dan Labengki, kepastian jadwal penyambungan belum disebut dalam forum tersebut. Namun, masuknya kedua desa ke dalam pembahasan sinkronisasi menjadi langkah awal agar kebutuhan listrik di kawasan kepulauan Konawe Utara masuk dalam perencanaan program tahun berikutnya.
