KENDARI — Rapat evaluasi jaringan itu menyoroti tiga hal utama: kebutuhan konektivitas internet, peningkatan infrastruktur jaringan, dan pengaturan distribusi bandwidth di lingkungan Pemerintah Kota Kendari. Salah satu usulan yang mengemuka ialah penambahan kapasitas bandwidth untuk mengakomodasi kebutuhan akses setiap OPD.
Penerapan manajemen bandwidth dinilai penting agar distribusi koneksi berjalan efektif sesuai kebutuhan masing-masing perangkat daerah. Diskominfo mencatat tidak semua OPD memiliki pola pemakaian internet yang sama, sehingga alokasi kapasitas perlu disesuaikan.
Delapan OPD Terlibat dalam Pembahasan
Sejumlah OPD yang terlibat dalam rapat meliputi BKAD, Bappeda, Bapenda, Dinas Perhubungan, Disdukcapil, Satpol PP, BKPSDM, dan DPM-PTSP. Kedelapan instansi itu membahas kebutuhan konektivitas masing-masing sebelum penambahan kapasitas bandwidth diputuskan.
Rapat juga mengusulkan perbaikan sarana jaringan di Balai Kota Kendari dan kantor OPD yang berada di luar kawasan tersebut. Penambahan perangkat pendukung, termasuk access point, turut menjadi perhatian untuk memperluas jangkauan dan meningkatkan kualitas koneksi internet.
Mengapa Optimalisasi Internet Dianggap Mendesak
Kepala Diskominfo Kendari Sahuriyanto Meronda mengatakan optimalisasi internet diperlukan untuk menunjang kinerja aparatur dan mempercepat transformasi digital pemerintahan. Menurut dia, koordinasi dengan OPD menjadi jalan untuk memperbaiki kualitas layanan internet.
"Melalui koordinasi bersama OPD, kita berupaya meningkatkan kualitas layanan internet agar semakin optimal dalam mendukung kinerja aparatur dan percepatan transformasi digital Pemerintah Kota Kendari," ujarnya.
Pernyataan itu menegaskan bahwa penambahan bandwidth bukan sekadar soal kecepatan akses, melainkan bagian dari upaya menyiapkan layanan publik berbasis digital di Kendari. Aparatur di OPD yang jaringan internetnya stabil dapat bekerja lebih cepat dan terintegrasi.
Apa Langkah Selanjutnya
Diskominfo Kendari mendorong konektivitas internet yang lebih stabil dan merata guna mendukung pemerintahan yang efektif, terintegrasi, dan berbasis digital. Perbaikan sarana jaringan di Balai Kota dan kantor OPD di luar kawasan itu menjadi bagian dari rencana tersebut.
Belum ada keterangan resmi soal besaran penambahan bandwidth maupun jadwal pengadaan perangkat access point. Keputusan akhir akan bergantung pada hasil evaluasi kebutuhan tiap OPD yang dibahas dalam rapat tersebut.
