SULAWESI TENGGARA — PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) memainkan peran sentral dalam rantai pasok pangan nasional dengan menjadikan pelabuhan sebagai simpul distribusi komoditas strategis, mulai dari beras hingga daging. Langkah tersebut sejalan dengan prioritas ketahanan pangan Presiden Prabowo Subianto yang menekankan ketersediaan, keterjangkauan, dan pemerataan akses pangan di seluruh wilayah Indonesia.
Pelabuhan menjadi titik krusial yang menentukan efisiensi biaya logistik pangan. Komisaris PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) Arief Poyuono menegaskan, fasilitas pelabuhan mendukung pergerakan berbagai komoditas, mulai dari beras, hasil pertanian, buah-buahan, produk beku, hingga daging. Pelabuhan juga menjadi bagian penting dalam sistem penyimpanan, penanganan, dan distribusi komoditas pangan antardaerah maupun antarnegara.
Bagi Indonesia, agenda ketahanan pangan tidak berhenti pada peningkatan produksi pertanian. Persoalan distribusi, keterjangkauan harga, kualitas gizi, serta pemerataan akses pangan bagi seluruh masyarakat menjadi bagian tak terpisahkan dari upaya tersebut.
Mengapa Distribusi Jadi Titik Lemah
Sebagai negara kepulauan dengan penduduk besar dan kondisi geografis beragam, Indonesia menghadapi tantangan tersendiri dalam memastikan pasokan pangan tersedia merata. Di sejumlah wilayah, pangan dapat diproduksi dalam jumlah memadai, tetapi masyarakat masih sulit memperoleh bahan pangan dengan harga terjangkau akibat tingginya biaya transportasi dan terbatasnya infrastruktur distribusi.
Ketimpangan antara wilayah produksi dan wilayah konsumsi memperparah persoalan. Daerah dengan potensi pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan besar kerap terkendala infrastruktur transportasi, fasilitas penyimpanan, serta pengolahan pascapanen. Akibatnya, komoditas tidak sampai ke pasar konsumen dengan biaya yang wajar.
Di sinilah investasi modernisasi infrastruktur pelabuhan menjadi kunci. Penerapan teknologi digital, peningkatan kapasitas bongkar muat, dan penguatan konektivitas transportasi disebut dapat menekan efisiensi logistik, mengurangi kehilangan hasil pangan, dan meminimalkan risiko gangguan pasokan.
Empat Dimensi yang Harus Dipenuhi
Arief menjabarkan ketahanan pangan tidak cukup diukur dari besarnya produksi atau jumlah cadangan beras. Ada empat dimensi yang saling berkaitan dan harus dipenuhi sekaligus.
- Ketersediaan pangan: tersedianya pangan secara fisik melalui produksi domestik, perdagangan, impor, stok pemerintah, maupun bantuan pangan.
- Aksesibilitas pangan: kemampuan individu dan rumah tangga memperoleh pangan dalam jumlah cukup, baik melalui produksi sendiri, pembelian, maupun bantuan.
- Pemanfaatan pangan: kemampuan individu mengonsumsi dan menyerap zat gizi secara optimal, yang berkaitan dengan kualitas makanan, pola konsumsi, pengolahan dan penyimpanan, ketersediaan air bersih, sanitasi, serta kondisi kesehatan.
- Stabilitas pangan: terjaminnya ketersediaan dan akses sepanjang waktu, termasuk saat terjadi kenaikan harga, bencana alam, gangguan transportasi, atau perubahan kondisi ekonomi.
Keempat dimensi itu menunjukkan ketersediaan pangan dalam jumlah besar tidak otomatis menjamin tercapainya ketahanan pangan. Pangan yang melimpah di pasar belum tentu dapat dijangkau seluruh lapisan masyarakat.
Beban Ganda Malnutrisi di Meja Makan
Paradoks itu masih terjadi di Indonesia. Di tengah beragamnya bahan pangan yang tersedia, sebagian keluarga berpenghasilan rendah menghadapi keterbatasan ekonomi untuk membeli makanan bergizi. Kenaikan harga beras, telur, ikan, dan sumber protein lain mendorong rumah tangga memilih makanan yang lebih murah dan mengenyangkan, tetapi belum tentu memenuhi kebutuhan gizi.
Dampaknya terlihat pada persoalan kekurangan gizi, tengkes (stunting), kekurangan zat gizi mikro, hingga meningkatnya obesitas dan penyakit tidak menular. Kondisi itu menggambarkan beban ganda malnutrisi yang perlu ditangani melalui kebijakan pangan menyeluruh, bukan sekadar penambahan pasokan.
Perubahan iklim, cuaca ekstrem, kenaikan harga komoditas, pertumbuhan penduduk, dan ketegangan geopolitik turut meningkatkan risiko gangguan pasokan pangan di berbagai negara. Kondisi tersebut mendorong banyak negara memperkuat kemandirian pangan dan mengurangi ketergantungan terhadap impor.
Dengan posisi sebagai operator pelabuhan terbesar di Indonesia, Pelindo memegang peran yang tidak bisa digantikan dalam memastikan komoditas pangan bergerak cepat dan murah antarwilayah. Keberhasilan program ketahanan pangan pun tidak hanya ditentukan peningkatan produksi, tetapi juga kemampuan seluruh pemangku kepentingan memastikan pangan bergizi tersedia, terjangkau, dan dapat diakses secara merata.
