Kolaka - Wakil Ketua Komisi II DPR RI Bahtra Banong melakukan kunjungan kerja ke Gudang Perum Bulog Kolaka pada Jumat untuk memastikan ketersediaan cadangan beras nasional (CBP) dan stabilitas harga pangan di wilayah Sulawesi Tenggara. Kunjungan ini merupakan bagian dari instruksi Presiden untuk mengecek gudang-gudang Bulog di seluruh negara.
Bahtra Banong menyampaikan bahwa masyarakat tidak perlu khawatir atau melakukan aksi borong (panic buying) karena cadangan pangan nasional dipastikan tersedia untuk proyeksi beberapa tahun ke depan. "Alhamdulillah, stok pangan kita melimpah, terutama di Kolaka Raya ini. Jadi yang paling penting adalah kami ingin sampaikan ke masyarakat bahwa dalam situasi begini tidak perlu panik. Ketersediaan pangan kita terjamin," ujarnya saat melakukan kunjungan kerja.
Selain memastikan ketersediaan stok, Wakil Ketua Komisi II juga menekankan pentingnya efektivitas jalur distribusi agar tidak terjadi hambatan di tingkat konsumen. Bahtra mendorong Bulog Kolaka untuk melahirkan inovasi dalam pelayanan pangan, termasuk penyelenggaraan pasar murah secara berkala di titik-titik strategis di wilayah tersebut.
Kepala Bulog Cabang Kolaka Ardiansyah mengungkapkan bahwa saat ini tersedia stok beras sebanyak 18.793 ton di gudang mereka. Jumlah tersebut diprediksi akan terus bertambah seiring dengan masa panen. Ardiansyah menegaskan bahwa ketahanan stok mencapai 24 bulan ke depan, sehingga ketersediaan pangan terjamin dalam jangka panjang.
Tidak hanya beras, stok komoditas penting lainnya seperti gula pasir dan minyak goreng juga dalam kondisi aman di wilayah Kolaka Raya. Ketersediaan stok yang melimpah ini menjadi fondasi kuat dalam menjaga stabilitas harga pangan lokal.
Terkait stabilitas harga, Bulog Kolaka terus menjalin kerja sama dengan pemerintah daerah melalui Dinas Ketahanan Pangan serta TNI-Polri untuk menggelar pasar murah secara berkala di titik-titik strategis. Bulog Kolaka juga rutin menyalurkan beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) serta minyak goreng ke pasar tradisional maupun pedagang di luar pasar.
Program SPHP dinilai efektif menekan laju inflasi karena pedagang diwajibkan menjual sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah. "Sejauh ini SPHP menjadi program yang berhasil menstabilkan harga, karena pedagang menjual sphp tidak melebihi HET yang di tetapkan," jelas Ardiansyah. Langkah-langkah ini diharapkan dapat terus meringankan beban masyarakat, khususnya mereka yang pendapatannya di bawah rata-rata.