JAKARTA — Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas) resmi memetakan strategi percepatan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs) untuk wilayah Sulawesi. Langkah ini dilakukan melalui fasilitasi penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) yang melibatkan kolaborasi lintas sektor dan kemitraan internasional.
Inisiatif tersebut merupakan mandat dari Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022. Kebijakan ini bertujuan memperkuat kapasitas pemerintah daerah dalam menyelaraskan target pembangunan nasional yang tertuang dalam Asta Cita kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dengan kebutuhan spesifik di tingkat lokal.
Implementasi penyusunan RAD ini telah dimulai sejak April lalu dengan fokus pada pendekatan inklusif. Bappenas mendorong lembaga daerah untuk berkomitmen penuh dalam menyusun peta jalan pembangunan yang berkelanjutan dan terukur di seluruh provinsi di Sulawesi.
Sinergi pembangunan di wilayah timur Indonesia ini diperkuat oleh kehadiran mitra internasional dari Jerman melalui Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ). Kerja sama strategis ini difokuskan pada dukungan teknis dan pertukaran pengetahuan global untuk proses pelokalan SDGs.
Lena Herliana, Penasehat Nasional Kerjasama Indonesia – Jerman, menjelaskan bahwa kemitraan lintas negara ini dirancang untuk memperkuat tata kelola pembangunan yang berkelanjutan. Fokus utamanya adalah memastikan kebijakan daerah memiliki dampak nyata secara global.
”Kemitraan multisektoral ini dirancang untuk memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil tidak hanya memiliki dampak lokal, tetapi juga berkontribusi pada pencapaian target-target global yang telah disepakati bersama,” ujar Lena Herliana saat memberikan keterangan resmi.
Satu poin krusial dalam agenda ini adalah keterlibatan aktif generasi muda melalui institusi pendidikan tinggi. Bappenas menggandeng sejumlah universitas besar di Sulawesi, termasuk Universitas Negeri Makassar, UIN Alauddin Makassar, Universitas Sam Ratulangi, hingga Universitas Negeri Gorontalo.
Kehadiran SDGs Center di tiap universitas diharapkan menjadi wadah bagi intelektual muda untuk memberikan perspektif segar dalam menyusun rencana aksi yang inovatif. Keterlibatan akademisi ini menjadi kunci agar solusi pembangunan yang ditawarkan lebih relevan dengan kondisi lapangan di Sulawesi.
Plt. Staf Ahli Bidang Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan sekaligus Kepala Sekretariat Nasional TPB/SDGs, Pungkas Bahjuri Ali, menegaskan bahwa peningkatan kapasitas di level akar rumput adalah langkah mutlak.
“Peningkatan kapasitas Pemerintah Daerah dan Perguruan Tinggi adalah langkah nyata untuk memastikan target SDGs tercapai hingga ke tingkat akar rumput,” tegas Pungkas Bahjuri Ali.
Dalam pertemuan tersebut, Bappenas juga memperkenalkan penggunaan platform digital SDGs Action Register (SAR). Alat ini berfungsi untuk memetakan capaian RAD serta memudahkan proses monitoring, evaluasi, dan pelaporan data pembangunan di wilayah Indonesia Timur secara transparan.
Forum ini mempertemukan lebih dari 20 perwakilan instansi, termasuk jajaran Bappelitbangda dari seluruh provinsi di Sulawesi. Para pakar dari Sekretariat Nasional SDGs memberikan bimbingan teknis agar setiap daerah mampu merumuskan langkah konkret yang dapat dipertanggungjawabkan.
Dengan integrasi kebijakan pusat, dukungan teknis Jerman, dan semangat inovasi dari kampus, Bappenas memproyeksikan Regional Sulawesi dapat menjadi pionir pembangunan yang berkeadilan. Fokus utama tetap pada pengentasan kemiskinan dan kelestarian lingkungan di tingkat kelurahan hingga desa.