SULAWESI TENGGARA — Pemerintah memastikan keberlanjutan perlindungan sosial bagi masyarakat miskin dan rentan melalui penyaluran bantuan reguler pada medio 2026. Penyaluran kali ini menjadi krusial karena Kementerian Sosial (Kemensos) telah mengintegrasikan seluruh data penerima ke dalam sistem Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
Langkah integrasi ini bertujuan untuk memastikan akurasi sasaran bantuan agar tidak terjadi tumpang tindih. Penggunaan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai kunci utama data memungkinkan pemerintah melakukan pemutakhiran secara real-time terhadap kondisi ekonomi penerima manfaat di lapangan.
Nominal dana yang diterima setiap Keluarga Penerima Manfaat (KPM) ditentukan oleh jenis program dan kategori beban keluarga. Untuk Program Keluarga Harapan (PKH), bantuan diberikan berdasarkan komponen kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial.
Sementara itu, bagi penerima Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) atau Program Sembako, pemerintah menyalurkan dana tunai sebesar Rp 200.000 setiap bulan. Dana ini diharapkan dapat menjaga daya beli masyarakat terhadap kebutuhan pokok karbohidrat, protein, dan vitamin.
Masyarakat tidak perlu mendatangi kantor dinas sosial untuk mengetahui status kepesertaan. Pengecekan dapat dilakukan secara mandiri melalui laman resmi yang dikelola langsung oleh Kemensos dengan mengikuti langkah berikut:
Sistem akan menampilkan informasi mendetail jika nama Anda terdaftar. Informasi tersebut mencakup jenis bantuan yang diterima (PKH/BPNT), kelompok desil ekonomi, hingga status keberhasilan penyaluran pada periode berjalan.
Kemensos juga menyediakan aplikasi "Cek Bansos" yang dapat diunduh secara gratis di Play Store maupun App Store. Aplikasi ini memberikan fitur lebih lengkap dibandingkan versi situs web, termasuk fitur "Usul-Sanggah" untuk melaporkan ketidaktepatan sasaran bantuan.
Setelah mengunduh, pengguna diwajibkan melakukan registrasi akun menggunakan NIK, nomor Kartu Keluarga (KK), dan swafoto dengan KTP. Melalui aplikasi ini, KPM bisa memantau jadwal pencairan secara lebih spesifik dan melihat apakah dana sudah masuk ke rekening bank penyalur.
Penyaluran dana bansos Mei 2026 tetap dilakukan melalui mekanisme transfer bank dan pengambilan tunai. Pemerintah bekerja sama dengan Bank Himbara yang meliputi Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Negara Indonesia (BNI), Mandiri, dan BTN untuk pemegang Kartu Keluarga Sejahtera (KKS).
Bagi KPM yang berada di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) atau yang tidak memiliki akses perbankan, pencairan dilakukan melalui PT Pos Indonesia. Petugas pos akan menjadwalkan kunjungan langsung ke komunitas atau menyediakan layanan di kantor pos setempat sesuai jadwal yang ditetapkan.
Penting untuk diingat bahwa status penerima bantuan dapat berubah sewaktu-waktu. Kemensos rutin melakukan verifikasi kelayakan setiap bulan. Jika seorang KPM dianggap sudah mampu secara ekonomi atau memiliki data kependudukan yang tidak valid, maka bantuan akan dihentikan secara otomatis pada periode berikutnya.
Masyarakat diimbau untuk waspada terhadap segala bentuk penipuan yang meminta biaya administrasi atau menjanjikan kelolosan bantuan. Informasi resmi hanya bersumber dari kanal komunikasi Kementerian Sosial dan pendamping sosial di masing-masing wilayah.