KENDARI — Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Muna Barat, La Ode Sariba, menyatakan pihaknya akan memberikan dukungan sistemik melalui regulasi yang berpihak pada kearifan lokal. Kehadiran LBM dinilai menjadi momentum strategis untuk memperkuat identitas masyarakat Muna di tengah arus modernisasi.
La Ode Sariba menjelaskan, Perda yang tengah dirancang nantinya tidak hanya menjadi payung hukum bagi lembaga adat. Regulasi ini juga diharapkan melindungi bahasa daerah, seni tradisional, hingga mendorong pendidikan berbasis kearifan lokal di sekolah-sekolah.
“Setelah terbentuknya Lembaga Budaya Muna, maka DPRD Kabupaten Muna Barat akan memberikan dukungan sistemik melalui pembentukan Perda yang berorientasi pada pelestarian budaya Muna,” ujar La Ode Sariba kepada media, Selasa (19/5/2026).
DPRD Muna Barat tidak bergerak sendiri. La Ode Sariba menyebut akan membangun komunikasi dengan DPRD Kabupaten Muna dan para akademisi. Kolaborasi lintas daerah ini dinilai penting agar upaya pelestarian budaya Muna berjalan terintegrasi, bukan parsial.
“Sebab saat ini, secara sistemik dalam pemerintahan, upaya pelestarian budaya kita masih harus terus digenjot, terlebih jika dibandingkan dengan daerah-daerah lain yang sudah lebih maju dalam penguatan identitas budayanya,” lanjutnya.
Menurut politisi tersebut, budaya Muna menyimpan nilai sejarah, filosofi, dan kekayaan tradisi yang sangat besar. Karena itu, perhatian bersama dari pemerintah, lembaga adat, dunia pendidikan, dan masyarakat umum mutlak diperlukan.
DPRD juga menilai LBM bisa menjadi wadah pemersatu masyarakat Muna yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia. Lembaga ini diharapkan menjadi mitra strategis pemerintah dalam menjaga warisan leluhur.
Dengan sinergi antara pemda, DPRD, dan LBM, pelestarian budaya Muna diharapkan lebih terarah, berkelanjutan, dan mampu diwariskan ke generasi mendatang.