SULAWESI TENGGARA — Jakarta – Sejumlah isu strategis, mulai dari penyelesaian konflik agraria masyarakat adat hingga evaluasi sistem seleksi mahasiswa baru, mewarnai agenda rapat DPR RI pada Rabu (24/6/2026). Berbagai komisi dan alat kelengkapan dewan menggelar rapat secara paralel sejak pagi hingga sore hari.
Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI mengawali hari dengan RDPU bersama perwakilan Suku Anak Dalam. Agenda ini menyoroti sengketa lahan antara masyarakat adat dengan PT Berkat Sawit Utama serta permohonan perpanjangan HGU yang dinilai merugikan hak komunal mereka.
Pada sesi yang sama, BAM juga menerima aspirasi dari Federasi Serikat Pekerja Transportasi Indonesia. Organisasi tersebut menyampaikan sejumlah persoalan, mulai dari penanganan perkara hukum, isu ketenagakerjaan, hingga tata kelola transportasi publik di DKI Jakarta.
Di sisi lain, Komisi I DPR RI melanjutkan proses Uji Kepatutan dan Kelayakan (Fit and Proper Test) terhadap calon anggota Komisi Informasi (KI) Pusat periode 2026–2030. Proses yang digelar dalam dua sesi ini memfokuskan pada pemaparan rencana kerja para calon yang kemudian didalami melalui sesi tanya jawab.
Komisi X DPR RI melalui Panitia Kerja (Panja) Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru (SPMB) menggelar serangkaian rapat dengar pendapat. Pada sesi pertama, panja menghadirkan tiga pakar pendidikan: Prof. Nizam, Prof. Ganefri, dan Prof. Ravik Karsidi. Pembahasan mencakup evaluasi pelaksanaan SPMB 2024–2025, kebijakan SPMB PTN 2026, serta penyusunan rekomendasi untuk pelaksanaan SPMB 2027. Masukan terhadap