KENDARI — Rencana pembangunan tanggul pengendali banjir di dua sungai besar yang melintasi Kota Kendari akhirnya menemui titik terang. Pemprov Sultra memastikan proses pembebasan lahan akan segera dimulai sebagai langkah awal proyek infrastruktur tersebut.
Kepala Dinas Kominfo Sultra, Andi Syahrir, mengungkapkan bahwa skema pembiayaan proyek ini sudah jelas. “Pemprov Sultra akan melakukan pembebasan lahan untuk pembangunan tanggul Sungai Wanggu dan Sungai Lepo-Lepo,” katanya. Adapun pelaksanaan konstruksi tanggul menjadi tanggung jawab Balai Wilayah Sungai (BWS) Sulawesi IV Kendari.
Sebanyak 30 kepala keluarga yang lahannya masuk dalam rencana pembangunan telah menyatakan persetujuan. Dukungan ini menjadi modal penting kelancaran proyek yang ditargetkan mengurangi risiko banjir saat musim hujan tiba.
Pemerintah tidak bekerja sendirian dalam menentukan besaran ganti rugi. Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) akan diterjunkan untuk melakukan pengukuran dan analisis status kepemilikan lahan milik masyarakat.
“Setelah proses penilaian selesai, pemerintah akan menentukan nilai pembebasan lahan bagi masyarakat terdampak,” jelas Andi Syahrir. Tahapan ini krusial untuk memastikan kompensasi yang adil bagi warga.
Secara teknis, tanggul direncanakan dibangun dengan jarak sekitar empat meter dari tepi sungai. Spesifikasi ini menjadi standar yang akan dikerjakan oleh BWS Sulawesi IV Kendari sesuai ketentuan teknis yang berlaku.
Pemprov Sultra tidak hanya bertugas membiayai pembebasan lahan. Pemerintah daerah juga memegang peran melakukan sosialisasi dan koordinasi dengan masyarakat terdampak proyek. Sementara itu, BWS Sulawesi IV Kendari bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan pembangunan tanggul.
Keberadaan tanggul diharapkan mampu memperkuat upaya pengendalian banjir di kawasan aliran Sungai Wanggu dan Lepo-Lepo yang selama ini menjadi langganan genangan. Proyek ini menjadi bagian dari solusi jangka panjang infrastruktur kebencanaan di ibu kota provinsi tersebut.