KENDARI — Gerakan Pangan Murah (GPM) yang digelar Pemprov Sulawesi Tenggara dalam rangka HUT ke-81 Kemerdekaan RI menjadi momentum bagi warga untuk berbelanja kebutuhan pokok dengan harga jauh lebih miring. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Sultra, Aris Sismanto, secara resmi membuka kegiatan yang berlangsung di pelataran kantornya tersebut.
Dalam sambutannya, Aris menegaskan bahwa program ini adalah wujud nyata kehadiran pemerintah di tengah masyarakat untuk menjaga stabilitas harga dan ketersediaan pangan. "Tujuan Gerakan Pangan Murah ini untuk menstabilkan harga, untuk keterjangkauan harga, dan tentunya untuk memperkuat ketersediaan pasokan pangan kita," ujarnya, Senin (24/8).
Konsep utama GPM adalah memfasilitasi masyarakat untuk membeli langsung dari produsen dan distributor. Dengan memangkas mata rantai distribusi yang panjang, warga tidak lagi membayar biaya tambahan dari pedagang perantara.
"Dengan Gerakan Pangan Murah ini mata rantai itu kita pangkas sehingga masyarakat kita bisa menikmati harga dari distributor," jelas Aris. Hasilnya, sejumlah komoditas dijual dengan harga yang bersaing, seperti telur ayam Rp 48.000 per kilogram dan bawang merah Rp 30.000 per kilogram.
Pemprov Sultra tidak main-main dalam mengendalikan inflasi. Hingga 24 Agustus 2026, GPM telah dilaksanakan sebanyak 218 kali di berbagai titik. Angka ini menunjukkan komitmen pemerintah daerah untuk terus hadir di tengah fluktuasi harga pangan.
Aris menambahkan, pelaksanaan GPM akan terus dimasifkan hingga ke wilayah pelosok dan kepulauan. Kondisi geografis Sulawesi Tenggara yang terdiri dari banyak pulau memang menjadi tantangan tersendiri dalam distribusi pangan.
"Bapak Gubernur terus akan memasifkan Gerakan Pangan Murah ini sehingga masyarakat kita yang ada di pelosok dan juga di kepulauan bisa menikmati harga yang sama dengan yang ada di Kota Kendari," kata Aris. Langkah ini dinilai krusial mengingat disparitas harga di wilayah kepulauan biasanya lebih tinggi dibandingkan di ibu kota provinsi.
Gencarnya operasi pasar ini tidak lepas dari data inflasi terbaru. Berdasarkan rilis Juli 2026, inflasi Sulawesi Tenggara tercatat 3,43 persen. Meski trennya menunjukkan penurunan sejak Januari, komponen makanan, minuman, dan tembakau masih memberikan andil signifikan terhadap angka tersebut.
Karena itu, GPM akan terus dilaksanakan sebagai salah satu instrumen utama TPID. "Gerakan Pangan Murah ini akan masih kita laksanakan di Provinsi Sulawesi Tenggara," tegas Aris.
Selain menekan harga, pemerintah juga mendorong masyarakat untuk tidak bergantung pada satu jenis bahan pokok. Aris mengajak warga meningkatkan konsumsi pangan lokal melalui gerakan diversifikasi pangan.
Ia mencontohkan gerakan makan sagu di Kabupaten Kolaka serta Gerakan Muna Makan Jagung di Kabupaten Muna. Kedua program ini diharapkan menjadi percontohan bagi daerah lain dalam mengembangkan potensi pangan lokal masing-masing.
Menutup sambutannya, Aris berharap masyarakat dapat berbelanja dengan tertib dan memanfaatkan momen ini sebaik-baiknya. Tujuannya sederhana: memastikan setiap warga Sultra bisa memperoleh pangan dengan mudah, harga wajar, dan sesuai ketentuan.