KENDARI — Forum Silaturahmi dan Arahan tiga pejabat tinggi negara di Aula Bahteramas, Kantor Gubernur Sulawesi Tenggara, menjadi titik tolak baru bagi arah pembangunan daerah. Menteri Koordinator Politik dan Keamanan Djamari Chaniago, Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian, dan Kepala Badan Pusat Statistik Amalia Adininggar Widyasanti secara langsung memberikan arahan kepada kepala daerah se-Sulawesi.
Pertemuan ini menegaskan bahwa pemerintah pusat tidak lagi ingin pembangunan hanya berorientasi pada proyek fisik semata. Dampak nyata yang dirasakan masyarakat menjadi tolok ukur utama keberhasilan kepala daerah.
3 Agenda Prioritas yang Dibawa ke Soppeng
Bupati Soppeng H. Suwardi Haseng mengidentifikasi tiga arahan utama yang harus segera ditindaklanjuti. Pertama, pengendalian inflasi agar daya beli masyarakat tetap stabil. Kedua, percepatan penurunan angka kemiskinan dan prevalensi stunting. Ketiga, peningkatan kualitas pelayanan publik melalui digitalisasi pemerintahan dan reformasi birokrasi.
“Kehadiran kami di sini merupakan bentuk komitmen untuk terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi. Berbagai arahan yang disampaikan akan menjadi perhatian serius untuk kami tindak lanjuti demi kesejahteraan masyarakat Soppeng,” ujar Suwardi dalam keterangannya usai forum.
Data Statistik Jadi Panglima Kebijakan Daerah
Salah satu pesan yang ditekankan dalam forum adalah penggunaan data statistik yang akurat sebagai dasar penyusunan kebijakan. Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti mendorong pemerintah daerah tidak lagi mengandalkan asumsi dalam mengambil keputusan.
Data terukur dan dapat dipertanggungjawabkan menjadi syarat mutlak agar program-program pemerintah tepat sasaran. Hal ini menjadi catatan penting bagi Pemkab Soppeng yang tengah memperkuat sistem perencanaan pembangunan daerah.
Sinergi Tiga Tingkat Pemerintahan Jadi Kunci
Forum yang mempertemukan gubernur, bupati, wali kota, serta unsur Forkopimda se-Sulawesi ini menekankan bahwa persoalan pembangunan tidak bisa diselesaikan secara parsial. Inflasi, kemiskinan, stunting, hingga pelayanan publik membutuhkan kerja sama erat antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten.
Bagi Kabupaten Soppeng, arahan ini menjadi bekal penting untuk memperkuat program pembangunan yang sudah berjalan. Suwardi menegaskan Pemkab Soppeng siap menyelaraskan kebijakan daerah dengan prioritas nasional.
Fakta Singkat Forum Forkopimda se-Sulawesi di Kendari
- Forum digelar di Aula Bahteramas, Kantor Gubernur Sulawesi Tenggara, Sabtu (30/5/2026).
- Tiga pejabat pusat memberikan arahan: Menko Polhukam Djamari Chaniago, Mendagri Tito Karnavian, dan Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti.
- Seluruh kepala daerah, gubernur, dan Forkopimda se-Sulawesi hadir dalam forum koordinasi strategis tersebut.
Dari Kendari, para kepala daerah pulang bukan hanya membawa catatan hasil pertemuan. Mereka membawa tanggung jawab untuk menerjemahkan setiap kebijakan nasional menjadi program nyata yang dirasakan langsung oleh masyarakat di daerah masing-masing, termasuk di Bumi Latemmamala.
