SULAWESI TENGGARA — Persoalan klasik yang sempat melanda sektor kelistrikan di akhir 2021 kembali muncul ke permukaan. Kali ini, kekurangan pasokan batu bara diperkirakan mencapai 2,6 juta ton per bulan. "Kita menyayangkan terjadinya kekurangan pasokan ini karena lambannya RKAB. Karena hal ini pernah terjadi di akhir 2021 dan menjelang 2022," ujar Bambang dalam keterangan resminya.
Kritik Transparansi RKAB dan Dampak Sentralisasi
Bambang menilai proses persetujuan RKAB di Kementerian ESDM belum berjalan transparan. Komisi XII DPR, kata dia, sudah berulang kali meminta penjelasan terkait dasar pemangkasan maupun penambahan kuota produksi perusahaan tambang. Namun, jawaban yang memuaskan belum kunjung didapatkan.
Politikus Fraksi Gerindra itu juga menyoroti dampak dari
