KENDARI — Ilyas menyoroti prosedur organisasi di balik pencabutan Kartu Tanda Anggota dan Pergantian Antarwaktu La Ode Tariala, bukan sekadar pergantian jabatan Ketua DPRD Sultra. Menurutnya, DPP Partai NasDem menerbitkan keputusan pencabutan KTA Nomor 316-Kpts/DPP-NasDem/X/2026 pada 12 Oktober 2026. Empat hari berselang, tepatnya 16 Oktober 2026, terbit keputusan PAW Nomor 318-Kpts/DPP-NasDem/X/2026.
Sebelum kedua keputusan itu keluar, Tariala tidak pernah menerima surat panggilan maupun kesempatan memberikan penjelasan. Ilyas menyebut hal itu sebagai persoalan utama yang dibawa kliennya ke mekanisme penyelesaian sengketa internal partai.
Dua Keputusan Terbit dalam Empat Hari Tanpa Klarifikasi
Ilyas menegaskan, kewenangan partai politik terhadap kader bukan kewenangan tanpa batas. Setiap keputusan, katanya, harus tunduk pada aturan organisasi dan peraturan perundang-undangan.
"Yang kami persoalkan adalah prosesnya. Jangan sampai keputusan politik berjalan begitu cepat, sementara hak hukum seseorang justru diabaikan. Klien kami berhak mengetahui alasan pencabutan keanggotaannya, memberikan klarifikasi, dan mengajukan keberatan," kata Ilyas.
Hak klarifikasi, menurut dia, bukan formalitas organisasi. Kader mesti diberi kesempatan mengetahui alasan keputusan, menjelaskan persoalan, dan menyampaikan pembelaan sebelum sanksi dijatuhkan.
Keberatan Dikirim ke Mahkamah Partai, DPRD, Gubernur, dan KPU
Langkah hukum ditempuh pada 30 Oktober 2026 lewat pengajuan keberatan ke Mahkamah Partai NasDem. Pemberitahuan sengketa juga disampaikan ke DPRD Sultra, Gubernur Sultra, dan KPU agar seluruh pihak mengetahui status keputusan Nomor 316 dan 318.
Konfirmasi kepada DPP NasDem dikirim pada 9 dan 16 November 2026. Hingga kini belum ada kepastian mengenai penyelesaian keberatan tersebut.
"Kami tidak meminta proses politik dihentikan tanpa dasar. Kami hanya meminta agar hak hukum klien kami tidak diabaikan. Jangan sampai proses pergantian berjalan, sementara kesempatan untuk mencari keadilan justru tertutup," ujarnya.
Pasal 32 UU Partai Politik dan Batas 60 Hari
Ilyas merujuk Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik, khususnya Pasal 32, yang mengatur penyelesaian perselisihan internal melalui Mahkamah Partai. Regulasi itu memberi ruang bagi anggota yang merasa dirugikan keputusan organisasi, dengan batas penyelesaian paling lambat 60 hari.
"Undang-undang sudah memberikan mekanisme, termasuk batas waktu penyelesaian. Jangan sampai hak yang dijamin undang-undang kehilangan makna karena proses politik lebih dahulu dijalankan," katanya.
Pengajuan keberatan, tegas Ilyas, bukan bentuk pembangkangan terhadap keputusan partai. Langkah itu disebutnya sebagai hak anggota yang dijamin mekanisme penyelesaian perselisihan internal.
Surat Keterangan 27 Oktober 2026 Dipertanyakan
Ilyas juga mempertanyakan Surat Keterangan Nomor SKet-48/MP-ND/X/2026 tertanggal 27 Oktober 2026. Surat itu menyatakan tidak terdapat sengketa terkait keputusan Nomor 316 dan 318, padahal keberatan baru diajukan ke Mahkamah Partai pada 30 Oktober 2026.
Karena itu, ia meminta Mahkamah Partai menjelaskan pencatatan, penerimaan, dan status keberatan yang diajukan kliennya. "Kami ingin semuanya jelas. Jika ada keputusan, jelaskan dasar dan prosesnya. Jika ada keberatan, berikan ruang untuk diperiksa dan diputus sesuai mekanisme. Jangan sampai seseorang kehilangan hak politiknya, sementara hak hukumnya untuk mendapatkan penjelasan belum memperoleh kepastian," tegasnya.
Ilyas meminta DPRD Sultra, pemerintah daerah, dan pihak terkait mencermati status keberatan Tariala sebelum melanjutkan tahapan administratif pergantian. Pihaknya menyatakan tetap menghormati mekanisme organisasi NasDem, dengan catatan penghormatan terhadap aturan berjalan seiring perlindungan hak kader.