BUTON SELATAN — Momentum perubahan layanan listrik bagi warga kepulauan menjadi salah satu catatan terpenting dalam penetapan KUA-PPAS Perubahan APBD 2026. Rancangan tersebut resmi disepakati DPRD bersama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Buton Selatan setelah melalui pembahasan alot selama dua hari, Senin-Selasa (31/8/2026-1/9/2026).
Sebanyak 17 dari 25 anggota dewan menghadiri rapat paripurna persetujuan yang digelar Selasa (1/9/2026) malam itu.
Listrik 24 Jam: Target 2027 untuk Kadatua, Siompu, dan Batuatas
Anggota DPRD Buton Selatan dari PKB, Haslimin Hamsa, menegaskan bahwa program kelistrikan dalam perubahan APBD ini harus menjadi langkah awal yang nyata. Harapannya, layanan listrik PLN selama 24 jam bisa dinikmati penuh masyarakat di dua wilayah kepulauan tersebut pada 2027 mendatang.
Menurutnya, warga Kadatua dan Siompu, serta Batuatas selama ini belum menikmati pasokan listrik penuh. Dampaknya langsung terasa pada kualitas hidup sehari-hari.
"Anak-anak dapat belajar lebih nyaman pada malam hari. Pelaku UMKM dapat menjalankan aktivitas usaha lebih lama," paparnya.
Nelayan juga bakal diuntungkan karena bisa mendukung proses pengolahan hasil tangkapan. Sementara itu, fasilitas kesehatan setempat dapat memberikan pelayanan lebih optimal.
"Ini bukan sekadar persoalan lampu menyala. Ini tentang perubahan kehidupan," katanya.
Haslimin mengingatkan agar program ini tidak berhenti pada pengadaan mesin pembangkit semata. Keberlanjutan layanan menjadi kunci agar manfaatnya benar-benar dirasakan.
"Kita harus memastikan keberlanjutan, pemeliharaan, ketersediaan bahan bakar, serta koordinasi dengan PLN, sehingga listrik benar-benar dapat dinikmati masyarakat secara konsisten," pungkasnya.
Jalan Lapandewa: Komitmen Kadis PU Diuji
Selain kelistrikan, sorotan tajam mengarah pada pemerataan pembangunan jalan. Ketua DPRD Buton Selatan, Dodi Hasri, secara spesifik meminta alokasi program pemeliharaan jalan diperbesar untuk wilayah Kecamatan Lapandewa.
Ia menilai persoalan ini perlu segera diperjelas agar tidak kembali memicu perdebatan pada pembahasan anggaran periode berikutnya. Dodi bahkan meminta komitmen tertulis dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buton Selatan, Iwan Mulyawan, untuk mengawal pelaksanaan program tersebut di lapangan.
"Nanti kita minta komitmennya itu," ujarnya saat dikonfirmasi, Rabu (2/9/2026).
Penekanan pada sektor infrastruktur dasar dan energi ini menandai prioritas anggaran yang tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik, tetapi juga pada pemerataan akses layanan publik bagi masyarakat di wilayah terluar Buton Selatan.
