SULAWESI TENGGARA — PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk mengarahkan hampir Rp350 triliun pembiayaan ke UMKM sepanjang 2026, dengan penekanan pada rantai pasok pangan dan swasembada protein. Direktur Micro BRI Akhmad Purwakajaya menyebut pembiayaan sektor pangan harus menyentuh seluruh mata rantai, dari bibit hingga pedagang. Sejak 2015, BRI telah menyalurkan sekitar Rp1.600 triliun, 75% di antaranya ke UMKM.
Akhmad Purwakajaya menyampaikan angka tersebut dalam CNN Indonesia Agrifood Forum 2026 bertajuk "Swasembada Protein & Peluang Pangan Global" di Menara Bank Mega, Jakarta Selatan, Senin (19/10). Forum itu menghadirkan sejumlah menteri, pejabat pemerintah, dan pimpinan BUMN.
"Di BRI sendiri tahun ini hampir 350 triliun khusus untuk UMKM," kata Akhmad dalam forum tersebut.
Pembiayaan Hulu sampai Hilir Punya Kebutuhan Berbeda
Menurut Akhmad, setiap tahap rantai pasok pangan menuntut skema pembiayaan yang tidak sama. Di sisi hulu, pelaku usaha memerlukan dana untuk pengadaan bibit, pakan, dan pengembangan kapasitas produksi.
Industri pengolahan butuh pembiayaan untuk investasi, pengemasan, dan modal kerja. Sementara di hilir, dana dipakai distributor dan pedagang untuk membiayai persediaan barang.
Pemetaan kebutuhan per tahap itu jadi dasar BRI menentukan plafon dan tenor kredit di sektor peternakan, perikanan, dan pertanian.
Rp1.600 Triliun Sejak 2015, Mayoritas ke UMKM
Sejak 2015, BRI telah menyalurkan pembiayaan sekitar Rp1.600 triliun. Dari jumlah itu, 75% mengalir ke UMKM.
Sebanyak 44% di antaranya terkait sektor pertanian dan perikanan untuk kebutuhan protein. Porsi itu menjadikan pangan sebagai salah satu tulang punggung portofolio UMKM BRI.
Untuk mendukung penyaluran, BRI menempatkan sekitar 30 ribu tenaga pemasaran lapangan. Mereka memiliki spesialisasi di sektor peternakan, perikanan, pertanian, hingga perdagangan.
Ekosistem Anchor Jadi Syarat Underwriting
Akhmad menekankan pembiayaan tidak bisa berjalan tanpa ekosistem usaha yang jelas. Keterhubungan antara pelaku usaha utama (anchor), industri pengolahan, dan UMKM menentukan bank bisa menilai kelayakan usaha.
"Ekosistemnya memang harus dipastikan antara anchor, kemudian industri dan pelaku UMKM ini harus sama-sama diskenariokan sehingga bank bisa menerima proses underwriting," ujarnya.
Dengan skenario yang tertata, bank dapat memetakan risiko di tiap simpul rantai pasok sebelum mencairkan kredit.
Perbankan Diminta Masuk Sejak Tahap Awal
Akhmad menyatakan perbankan mengemban tujuan ekonomi sekaligus sosial. Selain menjaga keberlanjutan bisnis, bank diharapkan mendorong pemberdayaan dan pendampingan pelaku UMKM.
Karena itu, pembiayaan bisa dimulai sejak tahap awal pengembangan usaha, asalkan kebutuhan dan risiko bisnisnya dapat dipetakan.
"Dari awal kita sudah bisa masuk. Tetapi memang diskusinya dari hulu ke hilir, perbankan akan konsen di sana," kata Akhmad.
Agrifood Forum 2026 sendiri berlangsung dalam tiga sesi. Sesi pertama "Protein untuk Indonesia", dilanjutkan keynote speech dan diskusi bersama Menko Pangan Zulkifli Hasan, lalu panel "Dari Swasembada ke Daya Saing Pangan".
