SULAWESI TENGGARA — Pemerintah Amerika Serikat kembali memperketat pengawasan terhadap model kecerdasan buatan (AI) kelas atas yang dikembangkan oleh perusahaan dalam negeri. Kali ini, OpenAI menjadi sasaran setelah model terbarunya, GPT-5.6, diminta untuk tidak dirilis ke publik tanpa persetujuan terlebih dahulu dari instansi federal.
Berdasarkan laporan The Information, Menteri Perdagangan AS Howard Lutnick secara langsung menelepon CEO OpenAI Sam Altman untuk memperingatkan perusahaan agar tidak meluncurkan GPT-5.6 secara terbuka sebelum mendapat izin dari badan pemerintah terkait. Langkah ini merupakan bagian dari pengawasan ketat Washington terhadap potensi risiko keamanan dari model AI yang semakin canggih.
Dalam sesi tanya jawab dengan staf, Sam Altman mengungkapkan bahwa GPT-5.6 saat ini hanya tersedia dalam pratinjau terbatas untuk sekelompok kecil pelanggan yang dipilih langsung oleh pemerintah AS. Keputusan ini diambil secara sukarela oleh OpenAI untuk mematuhi perintah eksekutif Presiden Donald Trump yang ditandatangani awal bulan ini.
Altman menyatakan dalam memo internal pada Kamis lalu bahwa penundaan rilis umum bukanlah model yang ideal bagi perusahaannya. "Kami telah menjelaskan kepada pemerintah AS bahwa ini bukan model jangka panjang yang kami inginkan, dan akan bekerja sama dengan mereka serta pihak industri lainnya untuk mencapai pendekatan yang lebih berkelanjutan untuk rilis di masa depan," tulis Altman.
Meski demikian, Altman tidak menyebutkan secara pasti berapa lama penundaan tersebut akan berlangsung. Ia hanya menyampaikan harapan agar GPT-5.6 bisa dirilis secara umum dalam beberapa pekan ke depan. Selama masa tunggu, pemerintah AS memberikan akses ke model tersebut secara kasus per kasus.
Kasus OpenAI ini bukanlah yang pertama kali terjadi di industri AI AS. Pada awal April lalu, Anthropic merilis Claude Mythos Preview ke sejumlah institusi kunci sebelum akhirnya membangun versi yang lebih aman bernama Fable 5 pada Juni 2026. Namun, pemerintah AS menilai Fable 5 pun belum cukup aman dan memasukkan baik Mythos maupun Fable 5 ke dalam daftar kontrol ekspor hanya tiga hari setelah peluncuran.
Akibatnya, warga negara asing—termasuk karyawan Anthropic sendiri—dilarang mengakses model tersebut. Karena tidak bisa memastikan kepatuhan terhadap aturan tersebut, Anthropic akhirnya menarik kedua model tersebut sepenuhnya dari pasar. Langkah ini menunjukkan betapa seriusnya Washington dalam mengontrol distribusi model AI yang dianggap berpotensi disalahgunakan.
Kebijakan yang mewajibkan laboratorium AI AS memberikan akses ke model terbaru mereka 30 hari sebelum rilis publik menuai kritik dari sejumlah pakar industri. Neil Chilson, Kepala Kebijakan AI dari Abundance Institute dan mantan Kepala Teknolog FTC, menulis dalam blognya bahwa eskalasi intervensi pemerintah ini bukanlah hal yang patut dirayakan.
"Intervensi pemerintah yang terus-menerus, sewenang-wenang, dan tanpa penjelasan dalam penerapan otoritas kontrol ekspor akan membuat perusahaan memperlambat perilisan model baru, sehingga menghilangkan akses publik terhadap alat-alat canggih," tulis Chilson. Ia menambahkan bahwa setiap model AI, seperti semua perangkat lunak sebelumnya, pasti memiliki celah keamanan yang membutuhkan perbaikan. "Pemerintah AS tidak boleh menggantungkan pedang Damocles di atas kepala setiap laboratorium AI tanpa indikasi kapan akan jatuh atau mengapa," tegasnya.
Meningkatnya kecanggihan model AI membuat Gedung Putih berupaya keras mencegah teknologi ini jatuh ke tangan yang salah. Hal ini terutama relevan di tengah persaingan sengit dengan China untuk merebut supremasi teknologi. Meskipun AS telah menerapkan langkah-langkah seperti kontrol ekspor untuk memperlambat kemajuan Beijing, banyak pemimpin industri percaya bahwa negara Asia Timur itu pada akhirnya akan menyusul.
Presiden Donald Trump, yang sebelumnya berjanji akan mengurangi regulasi untuk mempercepat perkembangan AI di AS, kini berbalik arah dengan menandatangani perintah eksekutif yang meminta akses awal ke model-model AI tercanggih. Langkah ini menandai perubahan sikap yang signifikan dari pemerintahan yang sebelumnya dikenal pro-bisnis dan anti-regulasi.
Bagi pengguna AI di Indonesia, situasi ini berarti akses ke model-model AI kelas atas seperti GPT-5.6 kemungkinan akan tertunda lebih lama. Belum ada kepastian kapan model ini akan tersedia secara global, termasuk di pasar Asia Tenggara.