KENDARI — Sinergi antara Kepolisian Daerah (Polda) dan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Tenggara kembali diperkuat. Kapolda Sultra Irjen Pol. Himawan Bayu Aji, didampingi Wakapolda Brigjen Pol. Budi Hermawan, mendatangi Kantor Kejati Sultra di Kendari pada Senin (20/7/2026). Rombongan disambut langsung oleh Kepala Kejati Sultra Sugeng Riyanta bersama Wakil Kepala Kejati Darmukit dan jajarannya.
Dalam diskusi yang berlangsung di Aula Kejati Sultra, kedua pimpinan sepakat bahwa hubungan harmonis antarlembaga menjadi fondasi penting. Kapolda Himawan menegaskan bahwa soliditas ini bukan sekadar formalitas, melainkan modal utama dalam menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat di Bumi Anoa.
"Dengan soliditas yang terbangun, setiap proses penegakan hukum diharapkan dapat berjalan semakin optimal sehingga mampu memberikan rasa keadilan dan kepastian hukum kepada masyarakat," ujar Irjen Himawan Bayu Aji dalam keterangan yang diterima redaksi.
Kepala Kejati Sultra Sugeng Riyanta menyambut baik langkah silaturahmi tersebut. Menurutnya, koordinasi yang solid antara Kejaksaan dan Kepolisian merupakan fondasi penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum. Ia menilai komunikasi yang konstruktif akan memperkuat efektivitas pelaksanaan tugas di lapangan.
"Koordinasi yang baik antarlembaga akan memperkuat efektivitas pelaksanaan tugas serta menciptakan pelayanan hukum yang lebih baik bagi masyarakat," kata Sugeng.
Pertemuan ini menjadi penegasan komitmen bersama antara Polda Sultra dan Kejati Sultra. Kedua institusi berjanji untuk terus membangun komunikasi yang konstruktif dan menjaga soliditas antarlembaga. Hal ini dinilai krusial dalam mendukung sistem peradilan pidana yang efektif serta memberikan kepastian hukum kepada warga Sulawesi Tenggara.
Kapolda menambahkan, silaturahmi lintas institusi semacam ini merupakan bentuk komitmen untuk terus memperkuat komunikasi dan kerja sama di setiap tahapan penegakan hukum. Dengan sinergi yang terjaga, proses hukum diharapkan berjalan objektif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.