Pencarian

Menhut Tolak Terbitkan Izin Tambang di Taman Nasional Ujung Kulon

Jumat, 20 November 2026 • 13:33:31 WIB
Menhut Tolak Terbitkan Izin Tambang di Taman Nasional Ujung Kulon
Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menegaskan tidak akan menerbitkan PPKH tambang di Taman Nasional Ujung Kulon.

SULAWESI TENGGARA — Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni berjanji tidak akan menerbitkan Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH) untuk aktivitas tambang di Taman Nasional Ujung Kulon, Pandeglang, Banten. Janji itu muncul setelah Keputusan Menteri ESDM Nomor 65.K/MB.01/MEM.B/2026 menetapkan perairan sekitar TNUK sebagai Wilayah Usaha Pertambangan (WUP). Penolakan ini menjaga habitat utama badak Jawa dari ancaman aktivitas pertambangan.

Keputusan Menteri ESDM Nomor 65.K/MB.01/MEM.B/2026 tentang Wilayah Pertambangan Provinsi Banten, yang diteken Menteri ESDM Bahlil Lahadalia pada 12 Februari 2026, memasukkan perairan di sekitar TNUK ke dalam WUP. Raja Juli meresponsnya dengan sikap tegas: tidak ada tambang di kawasan konservasi tersebut.

Pernyataan itu disampaikan Raja Juli di Gedung DPR, Kamis (19/11/2026). Menurut dia, keputusan terbaik adalah tidak membuka satu pun tambang di TN Ujung Kulon yang menjadi habitat utama badak Jawa.

PPKH Jadi Pintu Terakhir yang Dikunci Kemenhut

Raja Juli menegaskan, seandainya keputusan membuka tambang tetap berjalan, operasi itu masih memerlukan lampu hijau dari Kementerian Kehutanan melalui penerbitan PPKH. Pintu itulah yang akan ditutupnya selama ia memimpin institusi tersebut.

"Kalau toh tetap ada, nanti izin ya PPKH-nya tetap di saya (Kemenhut) dan saya, saya berjanji tidak akan pernah menerbitkan PPKH tambang di Taman Nasional Ujung Kulon," ujar Raja Juli.

Ia bahkan berharap tidak ada WUP atau izin apa pun di perairan Ujung Kulon. Komitmennya mencakup penolakan penerbitan izin selain untuk kepentingan konservasi.

"Sekali lagi Taman Nasional kita tidak akan pernah ada tambang dan saya yang akan insyaallah berjanji untuk tidak menerbitkan izin apa pun selain izin konservasi di Taman Nasional Ujung Kulon," tegasnya.

ESDM: WUP Bukan Izin Tambang

Kementerian ESDM sebelumnya juga menjamin tidak ada aktivitas pertambangan di TNUK meski perairan sekitarnya masuk WUP. Juru Bicara Kementerian ESDM Dwi Anggia menyatakan hingga kini tidak ada satu pun izin tambang yang dikeluarkan di wilayah tersebut, baik di perairan maupun di dalam kawasan TNUK.

"Kementerian ESDM menegaskan bahwa kawasan Taman Nasional Ujung Kulon tidak ditetapkan sebagai wilayah pertambangan dan hingga saat ini tidak ada satu pun izin tambang apa pun yang dikeluarkan," ujar Dwi Anggia dalam keterangan tertulis.

Dwi menjelaskan, penetapan WUP merupakan bagian dari perencanaan dan tata kelola sumber daya mineral nasional, bukan izin atau persetujuan untuk menambang. Untuk bisa ditambang, suatu wilayah harus lebih dulu ditetapkan sebagai Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) melalui lelang atau pemberian prioritas, lalu badan usaha mengantongi Izin Usaha Pertambangan (IUP).

Proses itu wajib memenuhi seluruh ketentuan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana terakhir diubah dengan UU Nomor 2 Tahun 2025, termasuk kesesuaian tata ruang, Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL), dan persetujuan lingkungan.

TNUK Berstatus Warisan Dunia, RTRW Banten Melarang Tambang

Dari sisi kewilayahan, Kepala Dinas ESDM Provinsi Banten Ari James Faraddy memastikan TNUK bebas dari kegiatan pertambangan. TNUK merupakan Situs Warisan Dunia UNESCO yang ditetapkan pada 1991, sehingga pemanfaatan ruangnya mengikuti ketentuan wilayah konservasi.

Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2023 tentang RTRW Provinsi Banten juga menetapkan wilayah darat dan laut TNUK sebagai kawasan konservasi yang tidak memperbolehkan pemanfaatan ruang untuk pertambangan.

"Dengan demikian, secara regulasi kewilayahan, dapat dipastikan bahwa di wilayah TNUK tidak akan ada kegiatan pertambangan," ujar Ari saat dihubungi, Selasa (17/11/2026).

Dua kementerian kini berada di posisi yang sama: WUP di perairan Ujung Kulon tidak otomatis berarti tambang bisa beroperasi. Bagi badak Jawa yang populasinya bergantung pada kawasan ini, penegasan Raja Juli menutup jalur terakhir yang bisa membuka aktivitas tambang di TNUK.

Follow inisultra.com

Add this site to your preferred sources on Google

Add to preferred sources
Bagikan
Sumber: finance.detik.com

This article was automatically rewritten by AI based on the source above without altering the facts of the original article.

Berita Lainnya

Indeks

Pilihan

Indeks

Berita Terkini

Indeks