SULAWESI TENGGARA — Warga Banyuwangi melayangkan somasi terbuka ke Balai Taman Nasional Alas Purwo menolak wacana pemindahan badak Jawa dari Ujung Kulon. Somasi dikirim Senin (16/11) dan ditujukan diteruskan ke Kementerian Kehutanan, menyoroti tiga poin keberatan. Penolakan muncul karena ekosistem Alas Purwo dinilai tidak cocok untuk satwa berstatus hampir punah tersebut.
Praktisi hukum asal Banyuwangi Raden Bomba Sugiarto mengirim surat keberatan berbentuk somasi terbuka ke Kantor Balai TNAP. Somasi itu meminta Kementerian Kehutanan meninjau ulang wacana translokasi badak Jawa (Rhinoceros sondaicus) dari Taman Nasional Ujung Kulon, Banten.
Bomba menyebut langkah hukum ini lahir dari tiga poin keberatan yang ia susun bersama warga. Isinya menyoroti pernyataan Utusan Khusus Presiden bidang Iklim dan Energi Hashim Djojohadikusumo dalam forum Konferensi Perubahan Iklim PBB (COP) di Antalya, Turki, pada 12 November 2026.
Tiga Poin Keberatan dalam Somasi
Poin pertama menyangkut dugaan maladministrasi kewenangan Utusan Khusus Presiden. Poin kedua soal komersialisasi iklim yang dikaitkan dengan industri karbon. Poin ketiga mempersoalkan batas kewenangan, tugas, dan fungsi utusan khusus yang dinilai melewati ranah Menteri Kehutanan dan Menteri Lingkungan Hidup.
"Selanjutnya, kewenangan, tugas, dan fungsi dari Utusan Khusus Presiden yang di situ di tanggal 12 November kemarin yang kita sama-sama tahu, di COP Antalya, Turki, itu sudah melewati kewenangan Menteri Kehutanan dan Menteri Lingkungan Hidup," ujar Bomba kepada wartawan, Kamis (19/11/2026).
Dasar Kajian Ilmiah Dipertanyakan
Bomba mempertanyakan sumber data di balik pernyataan relokasi satwa langka itu. Menurutnya, pemindahan badak Jawa sangat berisiko dan keliru secara ekologis.
"Harusnya kajian yang dilakukan oleh Pak Hashim ini datanya dari mana? Pernyataan dia di forum antarnegara itu yang di Antalya itu, dari mana dia sumbernya? Sedangkan badak yang di Taman Nasional Ujung Kulon ini kan terang benderang bahwa itu satwa yang hampir punah," tegasnya.
Ia menilai wacana translokasi ke Taman Nasional Alas Purwo ambigu. "Jadi kalau mau ditranslokasi ke Taman Nasional Alas Purwo, ini jelas ambigu. Ini sesat, gitu loh. Penyesatan terhadap satwa, khususnya badak bercula yang ada di Taman Nasional Ujung Kulon, Banten," sambung Bomba.
Kubangan Alami Jadi Alasan Ekologis
Perbedaan karakter habitat menjadi inti penolakan warga. TNAP selama ini dikenal sebagai habitat alami banteng Jawa dan tidak memiliki struktur kubangan alami yang dibutuhkan badak Jawa.
"Taman Nasional Alas Purwo ini kan habitatnya sudah jelas di sini banteng. Nah, kubangan-kubangan yang selama ini menjadi ekologi habitatnya badak yang di Ujung Kulon ini kan enggak ada di kita. Otomatis nanti (harus) membuat fasilitasi yang kaitannya dengan kubangan. Kan enggak cocok ekologinya Alas Purwo dengan Ujung Kulon," imbuh Bomba.
Bomba menilai risiko kepunahan terlalu besar untuk ditanggung. "Dampak ini terang benderang, daripada nanti badak bercula yang menjadi ikon Kabupaten Pandeglang dan menjadi investasi bangsa kita (punah), lebih baik Utusan Khusus ini mundur saja, enggak layak gitu loh," cetusnya.
Respons Balai TN Alas Purwo
Kepala Balai TNAP Probo Wresni Adji membenarkan pihaknya telah menerima surat warga tersebut. Namun ia mengaku belum membaca isinya secara mendetail dan masih menunggu instruksi pemerintah pusat.
"Kami belum baca suratnya. Iya, kami sudah terima. Masih dalam kajian dan kami menunggu arahan pusat," kata Probo saat dimintai konfirmasi.
Soal kondisi ekosistem, Probo tidak menampik TNAP seluas sekitar 44 ribu hektare dikenal luas sebagai habitat banteng. Kawasan ini juga memiliki bangunan situs yang kerap dikunjungi masyarakat.
"Semua orang sudah tahu lah kalau soal banteng di Alas Purwo itu. Luasnya sekitar 44 ribu hektare, dan satwanya semua sudah tahu dan sudah terpublikasi. Ya memang ada bangunan situs yang jadi tujuan orang datang. Soal jumlah kunjungan kami tidak punya data spesifik," pungkas dia.
Bagi traveler yang berencana berkunjung ke TNAP, informasi terkini soal status kawasan, akses, dan jam operasional dapat dikonfirmasi ke Balai TNAP atau dinas pariwisata Banyuwangi. Isu translokasi badak Jawa masih bergulir di tingkat kementerian, sehingga kebijakan pengelolaan kawasan bisa berkembang.