KONAWE — Gerakan Tanam Serempak yang dipusatkan di Desa Kumapo, Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara, Jumat (31/7/2026), menjadi barometer optimisme sekaligus ujian bagi kesiapan infrastruktur pertanian daerah. Kegiatan yang dihadiri Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian (BPPSDMP) Kementan, Idha Widi Arsanti, ini menargetkan perluasan areal tanam hingga 50 ribu hektare secara nasional.
Namun di balik seremoni penanaman, pemerintah daerah mengakui sejumlah persoalan klasik masih membayangi produktivitas padi di Konawe. Mulai dari sistem irigasi yang belum terintegrasi hingga kebiasaan petani menggunakan benih yang sama secara terus-menerus.
Ferdinand Sapan menyebut, Konawe sebenarnya memiliki potensi irigasi melimpah. Bendung Wawotobi mampu mengairi sekitar 18.000 hektare, sementara Waduk Ameroro berpotensi mengairi 35.000 hektare. Sayangnya, kondisi geografis membuat aliran air tidak mampu menjangkau seluruh areal persawahan.
"Lahan persawahan di Konawe dapat memanfaatkan secara maksimal apabila sistem irigasinya terintegrasi dengan baik," kata Ferdinand dalam sambutannya. Ia menambahkan, sebagian lahan cetak sawah yang dibangun bahkan belum sesuai elevasi sehingga tidak bisa dialiri air secara optimal.
Persoalan lain yang tak kalah krusial adalah ketersediaan benih unggul. Pemerintah mencatat, petani yang masih memakai jenis benih sama dari musim ke musim menyebabkan produktivitas padi tidak pernah mencapai potensi maksimalnya. Akibatnya, terjadi selisih hasil panen yang diperkirakan mencapai 4–5 ton per hektare.
Di sektor mekanisasi, kebutuhan alat dan mesin pertanian (alsintan) baru terpenuhi sekitar separuhnya. Sementara itu, minat generasi muda terhadap sektor pertanian juga menurun karena dianggap belum memberikan pendapatan stabil.
Meski dihadapkan pada berbagai tantangan, Ferdinand berharap harga gabah kering panen yang kini mencapai Rp 6.500 per kilogram mampu menjadi pendorong bagi petani untuk tetap bertahan. "Semoga dengan harga gabah yang mencapai Rp6.500 per kilo, ini bisa menjadi motivasi agar petani kita makin semangat dan tidak beralih ke tanaman lain," ujarnya.
Ia juga mengingatkan agar lahan hasil program cetak sawah tidak dialihfungsikan. Ancaman sanksi pidana menanti bagi pihak-pihak yang nekat mengonversi lahan pertanian produktif menjadi penggunaan lain.
Kepala BPPSDMP Kementan, Idha Widi Arsanti, menekankan pentingnya pengawalan berkelanjutan oleh Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL). Menurutnya, percepatan tanam harus dijaga dengan pendampingan kuat agar lahan yang sudah siap segera ditanami dan menghasilkan produksi optimal.
Menghadapi prakiraan El Nino dari BMKG, pemerintah mendorong program pompanisasi untuk menjaga ketersediaan air. "Kita harus mengantisipasi El Nino. Solusinya adalah pompanisasi agar ketersediaan air tetap terjaga sehingga petani bisa terus menanam," tegas Idha.
Ia menambahkan, target pemerintah tidak hanya mempertahankan Indeks Pertanaman (IP) 200, tetapi harus dinaikkan menjadi IP 300. "Untuk meningkatkan produksi, target kita bukan hanya IP200, tetapi IP300. Harga gabah juga harus tetap memberikan keuntungan bagi petani," katanya. Idha juga meminta lahan Optimalisasi Lahan (Oplah), program CSR, maupun cetak sawah rakyat tidak dikonversi untuk penggunaan lain.