KENDARI — Ratusan warga Kecamatan Kambu dan Baruga memadati halaman Gedung Promosi Tenaga Kerja di kawasan Kolam Retensi. Mereka datang untuk berdialog langsung dengan Wali Kota Kendari, Siska Karina Imran. Kegiatan yang dirangkaikan dengan penyaluran Bantuan Pangan Pemerintah ini menjadi ruang bagi masyarakat menyampaikan keluhan di lingkungan masing-masing.
Siska menegaskan, program 'Wali Kota Bersama Forkopimda Menyapa' dirancang untuk memastikan pemerintah mendengar persoalan warga secara langsung, bukan sekadar membaca laporan tertulis. "Tujuan kami datang ke sini adalah mendengarkan langsung apa yang menjadi permasalahan dan harapan di wilayah bapak ibu semua," ujarnya di hadapan warga.
Unsur pengambil kebijakan yang hadir terbilang lengkap: Forkopimda, DPRD, kepala OPD, camat, lurah, hingga RT/RW dan tokoh masyarakat. Dengan begitu, setiap aspirasi yang muncul di forum diharapkan langsung ditindaklanjuti instansi terkait tanpa birokrasi berbelit.
Persoalan banjir yang kerap melanda Kambu dan Baruga menjadi topik hangat dalam dialog yang dimoderatori Kepala Pelaksana BPBD Kota Kendari, Cornelius Padang. Warga mendesak pemerintah memperhatikan normalisasi Kali Lalongori yang dinilai menjadi salah satu penyebab utama genangan saat hujan deras.
Kejelasan pengelolaan Kolam Retensi juga dipertanyakan. Warga ingin memastikan aset pengendali banjir tersebut berfungsi optimal dan tidak terbengkalai. Aspirasi lain yang tak kalah penting adalah perbaikan jalan di sekitar Lapas Utama Laporo serta pembangunan di kawasan tempat pemakaman umum (TPU).
Ketua LPM Kelurahan Baruga, Nur Yamin, menyoroti akurasi data penerima bantuan sosial (bansos). Ia meminta Dinas Sosial meninjau ulang data penerima, termasuk kategori desil, dan melibatkan RT dalam pendataan agar sasaran bantuan tepat.
Nur juga mengingatkan soal janji politik alokasi dana Rp100 juta per RT yang hingga kini masih dinantikan warganya. Sementara itu, Ketua LPM Arman mempertanyakan mekanisme pendaftaran anak-anak untuk program Sekolah Rakyat, serta menyoroti kebutuhan penerangan jalan dan layanan BPJS.
Di sela-sela dialog, Siska menyoroti persoalan sampah yang masih menjadi pekerjaan rumah besar Pemkot Kendari. Ia mengakui, dari sekitar 42 armada pengangkut sampah yang dimiliki, sebagian besar sudah tidak bisa beroperasi secara optimal. Meski enam truk baru telah ditambah pada 2025, hal itu dinilai tidak akan cukup jika perilaku masyarakat tidak berubah.
"Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri. Kesadaran masyarakat untuk mengelola sampah dari rumah juga harus ditingkatkan," tegas Siska. Pemkot pun mendorong pembentukan Lembaga Pengelolaan Sampah (LPS) di tingkat komunitas agar volume sampah yang dibuang ke tempat pemrosesan akhir bisa ditekan secara signifikan.
Dalam kesempatan tersebut, Siska menyerahkan secara simbolis Bantuan Pangan Pemerintah kepada perwakilan warga. Program ini menyasar 27.660 kepala keluarga di Kota Kendari, dengan rincian 1.743 keluarga di Kecamatan Baruga dan 1.296 keluarga di Kecamatan Kambu. Total 3.039 keluarga di dua kecamatan tersebut menjadi penerima manfaat tahap ini.
Siska berjanji program 'Wali Kota Menyapa' akan terus dilanjutkan hingga seluruh wilayah sasaran mendapatkan kesempatan yang sama. "Yang paling penting adalah bagaimana aspirasi yang disampaikan hari ini tidak berhenti sebagai catatan, tetapi bisa ditindaklanjuti oleh perangkat daerah sesuai kewenangannya," pungkasnya.