JAKARTA — Bangunan SDN 09 Kebayoran Lama Selatan, Jakarta, akhirnya mulai direnovasi pada awal September 2026 setelah ambruk dan terbengkalai selama dua tahun. Meski langkah Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mendapat apresiasi, muncul tuntutan agar kepala daerah tersebut meninjau ulang kinerja jajarannya di Dinas Pendidikan.
Koordinator Presidium FSPI, Zuhelmi Tanjung, menilai renovasi yang baru berjalan kini merupakan bentuk koreksi atas kegagalan sistem pengawasan. Menurutnya, bangunan sekolah yang rusuk seharusnya terdeteksi jauh lebih awal, bukan setelah menjadi sorotan publik.
FSPI mengkritisi rentang waktu dua tahun yang terbuang sejak bangunan sekolah ambruk hingga proses pembangunan kembali dimulai. Organisasi ini mempertanyakan langkah konkret yang dilakukan Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Nahdiana dalam periode tersebut.
“Selama dua tahun, apa peran Kepala Dinas Pendidikan? Mengapa penyelesaiannya baru terlihat serius setelah menjadi sorotan publik?” ujar Zuhelmi dalam keterangannya, Minggu (15/12).
Zuhelmi menegaskan bahwa persoalan ini tidak bisa dipandang sebelah mata karena menyangkut keselamatan siswa dan kelangsungan proses belajar mengajar. Rusaknya bangunan sekolah dalam waktu lama dinilai sebagai bentuk kelalaian dalam pemeliharaan aset daerah.
Forum yang menaungi pemuda Islam tersebut mendesak Gubernur Pramono Anung untuk melakukan audit kinerja terhadap Nahdiana. Jika ditemukan kelemahan dalam sistem pengawasan fasilitas pendidikan, FSPI mendorong agar diambil tindakan tegas, termasuk pencopotan dari jabatan.
“Seharusnya Kepala Dinas Pendidikan memiliki sistem pengawasan yang baik terhadap pemeliharaan fasilitas pendidikan,” tegas Zuhelmi.
Menurutnya, kerusakan bangunan yang dibiarkan begitu saja mengindikasikan tidak berjalannya mekanisme kontrol internal di lingkungan Dinas Pendidikan DKI Jakarta.
Selain menyoroti evaluasi pejabat, FSPI juga mengingatkan agar pembangunan kembali SDN 09 Kebayoran Lama Selatan tidak berhenti pada seremoni belaka. Proyek ini ditargetkan rampung dalam kurun waktu 10 hingga 12 bulan dan harus memenuhi standar konstruksi yang aman bagi anak didik.
“Pembangunan ini jangan berhenti pada seremoni atau pencitraan. Harus ada pengawasan ketat,” kata Zuhelmi.
Zuhelmi menambahkan bahwa proses tender dan pengerjaan proyek wajib berlangsung transparan serta tepat waktu. Hal ini penting agar para siswa segera mendapatkan ruang belajar yang layak, mengingat mereka telah lama terdampak akibat bangunan yang ambruk.
FSPI menyatakan komitmennya untuk mengawal jalannya renovasi hingga tuntas. Organisasi ini ingin memastikan tidak ada lagi penundaan atau masalah yang menghambat kembalinya aktivitas belajar mengajar di SDN 09 Kebayoran Lama Selatan.