SULAWESI TENGGARA — Harga sepeda motor listrik di Indonesia mulai menyentuh rentang Rp 20 juta hingga Rp 25 juta, level yang selama ini ditempati motor bensin. Namun, harga yang semakin dekat belum otomatis membuat pola pembeliannya sama, karena akses kredit dinilai masih jadi penghambat utama. Founder Mimo Mobility, Triharsa Adicahya, menilai konsumen Indonesia sebenarnya mampu membeli motor di harga tersebut.
Pembiayaan kendaraan listrik roda dua melalui industri multifinance tercatat tumbuh 34,7 persen secara tahunan menjadi Rp 24,60 triliun hingga Juni 2026. Angka itu termuat dalam laporan RMI soal pembiayaan kendaraan roda dua listrik di Indonesia. Meski tumbuh, penetrasi pembiayaan motor listrik belum sepenuhnya matang.
Triharsa Adicahya menyampaikan penilaiannya saat ditemui di Jakarta, Senin (21/9/2026). Menurut dia, persoalan utama bukan lagi menurunkan harga lewat subsidi, melainkan menyediakan skema pembiayaan yang sesuai kebiasaan konsumen.
"Untuk sepeda motor itu sudah tidak perlu subsidi sebetulnya. Orang Indonesia beli Rp25 juta itu bisa, punya kemampuan. Yang dibutuhkan pemerintah adalah financing," kata Triharsa.
Sejumlah lembaga keuangan sebenarnya sudah membuka pembiayaan khusus motor listrik. BRI pada Agustus 2026 menawarkan bunga mulai 1 persen flat per bulan, DP mulai 0 persen, dan tenor hingga lima tahun. Program itu berlaku untuk konsumen perorangan maupun perusahaan.
Mandiri Utama Finance (MUF) juga punya program pembiayaan motor listrik dengan DP mulai 10 persen. Dalam salah satu programnya, angsuran ditawarkan mulai Rp 500 ribuan, meski skema tersebut berlaku untuk periode dan wilayah tertentu.
Artinya, akses pembiayaan sudah ada. Yang belum terbentuk adalah kedalaman ekosistem dan tingkat penerimaan risiko yang setara dengan pembiayaan motor bensin.
RMI mencatat sejumlah risiko yang membuat penetrasi pembiayaan motor listrik belum matang. Risiko itu berkaitan dengan teknologi dan produk, nilai jual kembali kendaraan, serta kepastian permintaan dan kebijakan.
Keterlibatan bank komersial dalam pembiayaan motor listrik juga masih terbatas. Pembiayaan masih terkonsentrasi pada sejumlah perusahaan multifinance. Teknologi yang relatif baru, perkembangan baterai, dan belum terbentuknya pasar kendaraan listrik bekas secara luas menjadi faktor yang diperhitungkan lembaga pembiayaan.
Triharsa melihat motor di Indonesia tidak semata-mata jadi barang konsumsi. Sepeda motor dipakai sebagai alat bekerja dan menghasilkan pendapatan, mulai dari mobilitas pekerja hingga pengantaran barang.
Karena itu, kemampuan konsumen membayar cicilan masuk ke perhitungan ekonomi yang lebih luas. Motor listrik perlu masuk ke perhitungan biaya yang realistis bagi pengguna, bukan hanya ditawarkan dengan harga pembelian lebih rendah.
Pasar sepeda motor Indonesia sendiri sangat bergantung pada pembelian secara kredit. Konsumen tidak hanya melihat harga kendaraan, tetapi juga uang muka, besaran angsuran, tenor, serta kemudahan memperoleh pembiayaan.
Menurut Triharsa, pemerintah tidak harus terus menjadikan subsidi pembelian sebagai instrumen utama mendorong pasar. Industri justru membutuhkan sistem pembiayaan yang memungkinkan konsumen membeli motor listrik dengan pola cicilan yang sudah mereka kenal.
"We will not begging for subsidy. We will not. Tapi kalau ada, bagus," ujarnya.
Ketika harga motor listrik mulai berada di rentang yang biasa dijangkau konsumen motor bensin, pertanyaannya bergeser. Bukan lagi soal mahal atau murah, melainkan apakah konsumen bisa mendapat uang muka, tenor, dan cicilan yang kompetitif serta semudah membeli motor bensin. Pembiayaan jadi mata rantai yang menentukan apakah kendaraan listrik bergerak dari pasar khusus menuju pasar massal.