SULAWESI TENGGARA — Menteri ESDM Bahlil Lahadalia memastikan harga BBM bersubsidi tidak naik meski Indonesian Crude Price (ICP) berada di kisaran USD 92 per barel, jauh di atas asumsi APBN sekitar USD 70 per barel. Kepastian ini berlaku bagi pengguna Pertalite, Solar, dan Pertamax bersubsidi yang selama ini mengandalkan bahan bakar murah untuk kebutuhan harian. Pemerintah menilai kenaikan baru akan dipertimbangkan jika harga minyak mentah dunia menembus USD 100 per barel.
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menegaskan kebijakan harga BBM bersubsidi tetap dipertahankan di tengah tekanan harga energi global. Keputusan tersebut disampaikan langsung oleh Menteri ESDM Bahlil Lahadalia usai rapat di Istana Negara, Jakarta, Kamis (22/10/2026).
Pemerintah memantau pergerakan Indonesian Crude Price (ICP), yaitu harga rata-rata minyak mentah Indonesia, sebagai indikator utama. Nilai ICP kini berada di kisaran USD 92 per barel, lebih tinggi dari asumsi harga minyak dalam APBN yang ditetapkan sekitar USD 70 per barel.
Selisih itu berpotensi menambah beban anggaran, khususnya untuk membiayai subsidi dan kompensasi energi. Meski begitu, pemerintah menyatakan belum akan menaikkan harga BBM bersubsidi dalam waktu dekat.
Bahan artikel tidak menyebut nominal harga jual Pertalite, Solar, maupun Pertamax bersubsidi yang berlaku saat ini. Yang dijelaskan adalah patokan harga minyak mentah dunia: ICP sekitar USD 92 per barel, sementara pembelian minyak oleh pemerintah berada di kisaran USD 91 hingga USD 92 per barel.
Pemerintah memperkirakan rata-rata harga minyak hingga akhir tahun mencapai sekitar USD 95 per barel. Angka ini masih di bawah batas USD 100 per barel yang dinilai sebagai ambang relatif aman untuk menahan kenaikan harga BBM subsidi.
Kebijakan ini menyangkut pengguna BBM bersubsidi, terutama rumah tangga dan pelaku usaha kecil yang mengandalkan bahan bakar dengan harga terjangkau untuk kebutuhan sehari-hari. Artikel tidak merinci kriteria penerima subsidi atau jenis kendaraan yang berhak mengisi BBM bersubsidi.
Karena itu, masyarakat yang ingin memastikan status kendaraannya terdaftar sebagai penerima subsidi perlu mengecek melalui kanal resmi Kementerian ESDM atau Pertamina. Informasi lengkap mengenai kriteria dan pendaftaran dapat diakses melalui laman resmi kedua instansi tersebut.
Bahlil menilai kondisi fiskal masih mampu menyerap lonjakan harga minyak selama berada di bawah USD 100 per barel. Pernyataan itu disampaikan sebagai jaminan bahwa kebijakan subsidi energi tidak berubah dalam waktu dekat.
"Pemerintah berkomitmen untuk tidak ada kenaikan BBM subsidi. Tidak ada kenaikan," ujar Bahlil di Istana Negara, Jakarta, Kamis (22/10/2026).
Ia menambahkan, "Kita targetkan kalau begini terus mungkin di bawah USD 100 per barel. Jadi, relatif oke untuk BBM subsidi tidak ada kenaikan."
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan APBN masih memiliki ruang untuk menyerap dampak kenaikan harga minyak. Menurutnya, harga minyak yang dibeli pemerintah saat ini berada di kisaran USD 91 hingga USD 92 per barel.
"Karena situasi geopolitik tidak akan berubah untuk memasuki tahun depan. Tetapi untuk tahun ini termasuk harga minyak juga relatif kita beli di angka sekitar 91 sekian atau 92 dan sampai akhir diperkirakan rata-rata 95. Dan ini dari segi APBN kita bisa serap," ujar Airlangga.
Perkembangan geopolitik global menjadi salah satu faktor yang dapat memengaruhi pergerakan harga energi pada periode berikutnya. Pemerintah menyatakan akan terus mencermati harga minyak sekaligus menghitung dampaknya terhadap kemampuan APBN.
Masyarakat yang menemukan praktik penjualan BBM bersubsidi di atas harga ketentuan, penyalahgunaan kuota, atau pungutan liar dapat melapor ke call center Pertamina 135 atau kanal pengaduan resmi Kementerian ESDM. Waspadai pula calo atau pihak yang menjanjikan pendaftaran penerima subsidi dengan biaya tertentu, karena pendaftaran resmi tidak dipungut biaya.