OJK: Spin Off UUS Perasuransian Dorong Kebutuhan Aktuaris Syariah Meningkat

Penulis: Sofyan Basri  •  Jumat, 23 Oktober 2026 | 08:34:31 WIB
OJK menilai pemisahan Unit Usaha Syariah di industri perasuransian menambah kebutuhan aktuaris bersertifikat.

SULAWESI TENGGARA — Otoritas Jasa Keuangan menilai kebijakan pemisahan Unit Usaha Syariah di industri perasuransian menambah kebutuhan tenaga aktuaris bersertifikat. Regulator memastikan permintaan itu belum memicu perebutan aktuaris antarperusahaan sejauh ini.

Kebijakan spin off atau pemisahan Unit Usaha Syariah (UUS) di industri perasuransian berimplikasi langsung pada peningkatan kebutuhan sumber daya manusia berkualifikasi aktuaris. OJK menyoroti hal itu di tengah berjalannya kewajiban pendirian entitas mandiri bagi unit syariah perusahaan asuransi.

Profesi aktuaris berperan menghitung solvabilitas dan premi produk berbasis syariah. Kedua fungsi itu menjadi kian krusial ketika UUS berdiri sebagai entitas terpisah dengan laporan keuangan dan kewajiban modal sendiri.

Persaingan Perekrutan Aktuaris Belum Memanas

Meski kewajiban pendirian entitas mandiri memicu penambahan tenaga ahli, OJK memastikan kondisi itu belum sampai menimbulkan persaingan ketat antarperusahaan dalam memperebutkan aktuaris berlisensi.

Regulator mencermati pemenuhan formasi penting tersebut sejauh ini masih bergerak stabil tanpa gejolak perekrutan yang ekstrem di pasar tenaga kerja. Artinya, tekanan permintaan belum berubah menjadi lonjakan biaya atau perang tawaran gaji di sektor ini.

Pemisahan UUS yang terus berjalan diproyeksikan bakal memacu lonjakan permintaan tenaga fungsional, khususnya aktuaris. Proyeksi itu muncul karena setiap entitas syariah mandiri wajib memenuhi ketentuan tata kelola dan permodalan yang lebih ketat, termasuk ketersediaan tenaga ahli bersertifikat.

Mengapa Spin Off Menambah Beban Tenaga Ahli

Pemisahan unit usaha membuat perusahaan hasil spin off harus membangun struktur internal sendiri, mulai dari fungsi aktuaria, manajemen risiko, hingga kepatuhan. Sebelumnya, sebagian fungsi itu bisa berbagi sumber daya dengan perusahaan induk.

Kebutuhan aktuaris tidak hanya soal jumlah, tetapi juga lisensi dan pengalaman menangani produk asuransi syariah. Portofolio produk berbasis syariah punya karakteristik akad dan bagi hasil yang berbeda dari produk konvensional.

Di sisi lain, jumlah aktuaris berlisensi di Indonesia terbatas. Kondisi itu membuat setiap penambahan entitas syariah otomatis menambah permintaan terhadap kelompok profesional yang sama.

Dampak bagi Perusahaan Asuransi dan Pemegang Polis

Bagi perusahaan asuransi, pemenuhan aktuaris menjadi bagian dari biaya kepatuhan yang harus disiapkan menjelang tenggat spin off. Perusahaan yang terlambat menyiapkan tenaga ahli berisiko menghadapi kendala dalam proses perizinan entitas baru.

Bagi pemegang polis syariah, ketersediaan aktuaris yang memadai menentukan akurasi perhitungan premi dan cadangan klaim. Fungsi ini juga berkaitan dengan kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban kepada peserta asuransi.

OJK belum memerinci jumlah aktuaris yang dibutuhkan maupun proyeksi kenaikan permintaan secara angka. Regulator hanya menegaskan bahwa pemenuhan formasi aktuaris berjalan stabil tanpa gejolak perekrutan yang ekstrem.

Yang Perlu Dicermati ke Depan

Perhatian pelaku industri tertuju pada apakah pasokan aktuaris bersertifikat mampu mengimbangi laju pemisahan UUS. Jika jumlah entitas syariah bertambah cepat sementara pasokan tenaga ahli tetap, tekanan pada biaya dan waktu perizinan bisa muncul.

OJK memastikan kondisi saat ini belum sampai menimbulkan persaingan ketat antarperusahaan dalam memperebutkan aktuaris berlisensi. Pemantauan berlanjut seiring berjalannya proses spin off di industri perasuransian.

Reporter: Sofyan Basri
Sumber: idxchannel.com This article was automatically rewritten by AI based on the source above without altering the facts of the original article.
Back to top