SULAWESI TENGGARA — Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM mencabut Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT Kristalin Ekalestari pada 12 Oktober 2026 setelah perusahaan itu membuka tambang di kawasan hutan Kabupaten Nabire, Papua Tengah, tanpa persetujuan penggunaan kawasan hutan (PPKH). Pencabutan berlaku untuk kegiatan di dalam maupun di luar wilayah konsesi yang seharusnya menjadi batas operasi perusahaan. Keputusan ini menempatkan kepatuhan lingkungan sebagai syarat mutlak bagi investor tambang yang ingin tetap beroperasi di Indonesia.
Paragraf pembuka: Keputusan pencabutan tertuang dalam Keputusan Nomor 20261012-01-0001 tertanggal 12 Oktober 2026. Langkah itu menindaklanjuti rekomendasi Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) sekaligus permohonan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Verifikasi lapangan Satgas PKH di Nabire menemukan pembukaan tambang di dalam kawasan hutan tanpa PPKH, termasuk di luar wilayah izin usaha yang dimiliki Kristalin Ekalestari.
Satgas PKH menurunkan tim ke Kabupaten Nabire, Papua Tengah, untuk memeriksa kesesuaian aktivitas tambang dengan dokumen perizinan. Hasilnya, pembukaan lahan berlangsung di area hutan yang belum memperoleh persetujuan penggunaan kawasan hutan. Pelanggaran tidak hanya terjadi di dalam batas konsesi, tetapi juga merembet ke luar wilayah izin usaha.
Luas area yang dibuka mencapai 3.500 hektare. Temuan inilah yang menjadi dasar rekomendasi pencabutan IUP Operasi Produksi kepada BKPM, yang kemudian ditindaklanjuti melalui keputusan resmi tertanggal 12 Oktober 2026.
Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Perkasa Roeslani menegaskan, pencabutan izin merupakan bentuk penegakan hukum untuk menjaga tata kelola sumber daya alam. Menurut dia, aktivitas pertambangan wajib memenuhi ketentuan hukum, mengantongi persetujuan lingkungan dan kehutanan yang sah, serta beroperasi sesuai batas wilayah konsesi.
"Pemerintah terus membuka pintu seluas-luasnya bagi investasi yang berkualitas dan berkelanjutan. Namun kepatuhan terhadap hukum adalah hal mutlak yang tidak bisa ditawar," ujar Rosan dalam keterangan resminya, Jumat (23/10/2026).
Pernyataan itu menempatkan kasus Kristalin Ekalestari sebagai contoh bagi investor lain. Pemerintah memilih mencabut izin ketimbang memberi tenggat perbaikan, sinyal bahwa pelanggaran kawasan hutan dianggap persoalan serius.
Bagi Kristalin Ekalestari, pencabutan IUP Operasi Produksi menghentikan seluruh rangkaian kegiatan penambangan yang selama ini berjalan di Nabire. Perusahaan kehilangan hak operasi produksi, bukan sekadar terkena sanksi administratif atau denda.
Dampaknya merembet ke rantai pasok lokal: aktivitas pengangkutan, penjualan hasil tambang, dan serapan tenaga kerja di sekitar area konsesi berpotensi terhenti. Pemegang izin lain di Papua juga mendapat pesan serupa, yakni kelengkapan dokumen kehutanan tidak bisa dikejar belakangan setelah tambang beroperasi.
Penutup: Pencabutan ini mempertegas bahwa izin tambang di Indonesia kini bergantung pada dua hal sekaligus: kelayakan investasi dan kepatuhan terhadap kawasan hutan. Bagi BKPM, kasus Nabire menjadi preseden bahwa rekomendasi Satgas PKH dapat berujung pada pencabutan izin, bukan hanya teguran.