MUNA — Anggota Komisi I DPRD Muna, Rasmin, merujuk Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang perubahan atas PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil. Pada Pasal 107 ayat 1 huruf c, aturan itu menegaskan usia maksimal calon Sekda untuk jabatan pimpinan tinggi pratama adalah 56 tahun.
BKPSDM Muna berpegang pada dasar lain. Kepala BKPSDM Muna Hidayat Ardi Ponto menyebut pengumuman Nomor 03/Pansel-JPT/X/2026 tentang seleksi terbuka pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama Sekda Kabupaten Muna tahun 2026 sudah sesuai aturan yang berlaku, termasuk batas umur maksimal 58 tahun.
Hidayat menjelaskan rujukan aturan batas usia dalam pengumuman seleksi. Menurutnya, angka 58 tahun bersandar pada Surat Edaran Menpan RB Nomor 10 Tahun 2023.
"Masalah 58 tahun pendaftar lelang calon Sekda Muna berdasarkan Surat Edaran Menpan RB nomor 10 tahun 2023 tentang batasan umur maksimal dan minimal, 56 tahun untuk yang sedang menjabat sebagai administrator dan 58 tahun yang sedang menjabat eselon II atau pernah menduduki jabatan eselon II," terang Hidayat Ardi Ponto saat dikonfirmasi, Jumat (30/10/2026).
Aturan serupa, kata Hidayat, sudah diterapkan di sejumlah daerah. Ia menyebut ada daerah di Sulawesi Tenggara yang memakai batas usia itu, meski ia tidak menyebut nama kabupaten secara pasti.
"Iya sudah ada, kalau tidak salah itu terjadi di Kabupaten Konawe atau kolaka kah, kalau tidak salah. Dan yang mendaftar diatas 56 tahun juga ada," ucapnya.
Hidayat menyatakan pengumuman seleksi telah dikoordinasikan dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara. Menurutnya, aturan yang tercantum dalam pengumuman berasal dari BKD Pemerintah Provinsi Sultra bidang pengembangan, bukan dari BKPSDM Muna.
"Yang menampilkan semua aturan itu berasal dari BKD Pemerintah Propinsi Sultra bidang pengembangan, bukan dari BKPSDM Muna," ungkapnya.
Karena itu, ia menyarankan Komisi I DPRD Muna mengonfirmasi aturan dalam pengumuman kepada panitia seleksi Provinsi Sultra. Provinsi tersebut yang berperan sebagai pansel dalam proses ini.
"Bila komisi I memanggil BKPSDM Muna, tidak ada masalah. Kita siap terus bila dipanggil," ujarnya.
Hidayat menyampaikan terima kasih kepada Komisi I DPRD Muna yang mengawasi jalannya seleksi lelang Sekda Muna. Ia menilai pengawasan itu bagian dari tugas dan tanggung jawab dewan.
"Ini bentuk tugas dan tanggung jawab Dewan, karena lelang Sekda memakai dana APBD," tutupnya.
Perbedaan tafsir batas usia ini menentukan siapa saja yang boleh mendaftar dalam seleksi terbuka Sekda Muna. Komisi I DPRD Muna belum menyampaikan langkah lanjutan setelah menemukan perbedaan rujukan aturan tersebut.