Kejagung Bongkar 6 Perusahaan Tambang Nikel Sultra yang Dikendalikan Bos Arif Kurniawan

Penulis: Udin Syamsul  •  Sabtu, 07 November 2026 | 13:31:32 WIB
Direktorat Penyidikan Jampidsus Kejagung memeriksa enam perusahaan tambang nikel di Sulawesi Tenggara yang diduga dikendalikan Arif Kurniawan alias AK.

KENDARI — Direktorat Penyidikan Jampidsus Kejaksaan Agung memeriksa enam perusahaan pertambangan nikel yang beroperasi di Sulawesi Tenggara. Seluruhnya diduga berada di bawah kendali Arif Kurniawan alias AK melalui Holding PT DDA bersama seorang berinisial LEI.

Direktur Penyidikan Jampidsus Kejagung Saeful Bahri Siregar menyebut AK berperan sebagai pengendali sekaligus penerima manfaat dari perusahaan-perusahaan tersebut. Penyidikan kasus ini mencakup dugaan korupsi pengelolaan tambang di Sultra sepanjang periode 2013–2025.

Enam Perusahaan dan Luas IUP yang Berbeda

Keenam perusahaan itu masing-masing berinisial PT BSJ, PT KAA, PT ANI, PT AMI, PT AMID, dan PT HJ. Masing-masing memegang izin usaha pertambangan dengan luas yang tidak seragam.

  • PT BSJ: IUP seluas 1.030 hektare
  • PT KAA: 1.036 hektare
  • PT ANI: 106 hektare
  • PT AMI: 1.000 hektare
  • PT AMID: 1.026 hektare
  • PT HJ: luas IUP belum dirincikan penyidik

"AK merupakan pengendali dan penerima manfaat dari perusahaan pertambangan nikel di Provinsi Sulawesi Tenggara," ujar Saeful di Kejagung, Jumat (6/11/2026).

Izin Produksi Berakhir 2015, tetapi Tetap Beroperasi lewat Suspend

Penyidik menemukan dugaan manipulasi perizinan yang melibatkan PT BSJ dan PT KAA. Izin usaha produksi kedua perusahaan itu sebenarnya telah berakhir sejak 2015.

Meski demikian, keduanya tetap menjalankan aktivitas pertambangan melalui skema penghentian sementara atau suspend yang dikenakan hingga tiga kali. Menurut penyidik, langkah itu bertentangan dengan ketentuan yang berlaku.

"Salah satu fakta yang ditemukan dalam proses penyidikan ini, PT BSJ dan PT KAA izin usaha produksi pertambangannya berakhir tahun 2015. Tetapi dikenakan suspend sebanyak tiga kali, hal tersebut bertentangan dengan ketentuan yang berlaku. Sehingga terkait suspend ini harusnya izin IUP-nya itu dihentikan dan dikembalikan kepada negara," ungkap Saeful.

Dugaan Suap ke Penyelenggara Negara Masih Didalami

Selain persoalan perizinan, Jampidsus mendalami dugaan pemberian suap oleh perusahaan-perusahaan yang dikendalikan AK. Suap itu diduga ditujukan kepada penyelenggara negara agar proses administrasi dan pengelolaan tambang berjalan lebih mudah.

"Serta dalam proses-proses pengelolaan pertambangan, perusahaan-perusahaan ini telah melakukan pemberian sesuatu untuk mempermudah segala proses administrasi berupa suap kepada penyelenggara negara," tambah Saeful.

Hingga Jumat (6/11), penyidik telah memeriksa 38 saksi. Pemeriksaan masih berlanjut untuk mengonstruksikan perkara dan mendalami keterlibatan pihak lain.

Kejagung belum menetapkan tersangka dalam perkara dugaan korupsi pengelolaan tambang nikel di Sulawesi Tenggara ini. Publik menunggu apakah penyidikan akan berlanjut ke penetapan tersangka, termasuk terhadap AK selaku pengendali perusahaan.

Reporter: Udin Syamsul
Sumber: kendariinfo.com This article was automatically rewritten by AI based on the source above without altering the facts of the original article.
Back to top