KENDARI — Rapat Paripurna DPRD Sulawesi Tenggara dengan agenda Penyampaian Laporan Pelaksanaan Hasil Reses Masa Persidangan Ketiga Tahun Sidang 2025–2026 menjadi titik tekan baru bagi penyerapan aspirasi warga. La Ode Tariala menegaskan bahwa hasil reses tidak boleh berhenti sebagai catatan anggota legislatif, tetapi harus berlanjut menjadi program pembangunan yang benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
Penekanan itu disampaikan langsung oleh Ketua DPRD Sultra di hadapan peserta rapat paripurna. Menurutnya, berbagai aspirasi yang dihimpun anggota DPRD selama melaksanakan reses perlu segera ditindaklanjuti melalui mekanisme perencanaan pembangunan daerah.
La Ode Tariala meminta Sekretariat DPRD agar tidak menunda proses penginputan dan penyampaian aspirasi masyarakat sebagai pokok-pokok pikiran DPRD. Aspirasi itu selanjutnya diharapkan dapat diakomodasi dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Penyelarasan aspirasi dengan dokumen perencanaan dan penganggaran daerah dinilai penting agar kebutuhan masyarakat terintegrasi dengan program kerja pemerintah provinsi. "Tanpa penundaan, agar aspirasi tersebut dapat dimasukkan ke dalam RKPD dan APBD sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD), sehingga dapat terintegrasi dengan penyusunan anggaran," tegas La Ode Tariala dalam rapat tersebut.
La Ode Tariala mengingatkan bahwa tidak seluruh aspirasi yang disampaikan masyarakat dapat ditindaklanjuti oleh pemerintah provinsi. Aspirasi yang menjadi pokok-pokok pikiran DPRD harus disesuaikan dengan kewenangan pemerintah provinsi serta tupoksi masing-masing OPD.
Penyesuaian kewenangan itu menjadi bagian penting dalam memastikan hasil reses memiliki kesinambungan dengan proses pembangunan daerah. Dengan begitu, aspirasi warga tidak berhenti pada laporan formal, tetapi dapat menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan arah kebijakan dan prioritas pembangunan Sultra.
Setelah seluruh rangkaian agenda penyampaian laporan hasil reses selesai, rapat paripurna memasuki acara penutup. La Ode Tariala secara resmi menyatakan Rapat Paripurna DPRD Sultra ditutup.
Tahap berikutnya bergantung pada kecepatan Sekretariat DPRD menginput pokok-pokok pikiran tersebut ke dokumen perencanaan. Jika masuk sesuai jadwal, aspirasi warga dari reses ini berpeluang dibahas dalam penyusunan RKPD dan alokasi APBD mendatang bersama masing-masing OPD.