SULAWESI TENGGARA — Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait menargetkan penyaluran rumah subsidi 2026 menembus 300 ribu unit melalui Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan. Angka itu melampaui realisasi 278 ribu unit pada 2025 dan 228 ribu unit pada 2023. Keyakinan muncul setelah serapan program naik sekitar 50 ribu unit dalam satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo.
Target tersebut disampaikan Maruarar usai acara Monthly Economic Diplomatic Breakfast di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta. Pria yang akrab disapa Ara itu menilai permintaan rumah subsidi masih tinggi di tengah masyarakat.
"Jadi, satu tahun Presiden Prabowo memerintah naik 50 ribu. Saya yakin tahun ini akan pecah rekor itu di atas 278 ribu," ujar Ara dalam acara tersebut.
Penyaluran rumah subsidi dijalankan melalui program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan. Skema ini menempatkan dana APBN sebagai sumber likuiditas agar bank penyalur bisa memberi bunga rendah kepada masyarakat berpenghasilan rendah.
Alokasi tahun ini dipatok 300 ribu unit. Pembandingnya, realisasi 2023 sebanyak 228 ribu unit, lalu naik menjadi 278 ribu unit pada 2025. Artinya, pemerintah butuh tambahan sekitar 22 ribu unit dari capaian terakhir agar target 300 ribu terealisasi.
Pemerintah menyiapkan paket program lain di sektor perumahan. Ara menyebut ada perbaikan rumah rakyat, sertifikasi rumah gratis, dan pembiayaan lewat Kredit Usaha Rakyat Perumahan.
"Rakyat Indonesia bisa punya sertifikat yang jelas. Rumahnya diperbaiki, sertifikatnya digratiskan, Pak Airlangga sangat mendukung dengan kur perumahan. Budget yang disiapkan adalah Rp50 triliun tahun ini," jelas Ara.
Angka 400 ribu unit untuk perbaikan rumah rakyat menjadi pekerjaan berat. Realisasi tahun lalu hanya 45 ribu rumah, sehingga target tahun ini hampir sembilan kali lipat capaian sebelumnya.
Di sisi lain, serapan KUR Perumahan baru menyentuh 120 ribu orang. Dengan plafon Rp 50 triliun, pemerintah perlu mempercepat distribusi agar dana tidak menumpuk di bank penyalur.
Bagi pengembang rumah sederhana, target 300 ribu unit memberi sinyal pasokan proyek tetap berjalan meski daya beli menengah ke bawah tertekan. Pengembang yang bergantung pada segmen subsidi bisa memakai angka ini sebagai dasar perencanaan lahan tahun ini.
Bank penyalur KPR subsidi akan menjadi pihak paling diuntungkan. Setiap kenaikan unit tersalur langsung menambah buku kredit perumahan mereka, dengan risiko kredit yang relatif terjaga karena ada penjaminan pemerintah.
Yang perlu dicermati, target tinggi tidak otomatis jadi realisasi. Serapan 2025 sebesar 278 ribu unit sudah di atas 2023, tetapi untuk menembus 300 ribu pemerintah masih bergantung pada kecepatan verifikasi calon debitur dan kesiapan rumah siap huni di lapangan.