SULAWESI TENGGARA — Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2026 senilai Rp 900.000 per pekerja mencakup periode Oktober hingga Desember, menurut keterangan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker). Sasarannya pekerja peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan dengan gaji maksimal Rp 3,5 juta per bulan atau setara UMP/UMK. Tanggal pasti pencairan belum bisa dipastikan, sehingga data rekening dan NIK perlu dicek lebih dulu.
Permenaker Nomor 16 Tahun 2026 menjadi acuan syarat penerima BSU. Pekerja yang tidak memenuhi salah satu ketentuan di dalamnya otomatis tidak mendapat bantuan, sehingga syarat perlu dibaca satu per satu sebelum berharap dana masuk.
Berdasarkan informasi di laman Kemnaker, penerima BSU 2026 harus memenuhi kriteria berikut:
Kemnaker menyebut pencairan BSU 2026 mencakup bulan Oktober hingga Desember dengan nilai Rp 900.000 per orang. Bantuan diberikan kepada pekerja bergaji maksimal Rp 3,5 juta per bulan atau setara UMK/UMP daerah setempat.
Sebelum menyalurkan dana, pemerintah biasanya mengkinikan data rekening agar bantuan masuk ke rekening yang benar. Karena proses itu, tanggal pasti pencairan tidak bisa dipastikan. Bahan yang tersedia juga tidak menyebut bank penyalur, jadi informasi tersebut perlu dicek di kanal resmi Kemnaker dan BPJS Ketenagakerjaan.
BPJS Ketenagakerjaan merinci sejumlah penyebab calon penerima tidak mendapat bantuan:
Syarat PKH patut diperhatikan. Satu anggota keluarga yang tercatat sebagai peserta PKH bisa membuat pekerja lain dalam KK yang sama gagal menerima BSU.
Bahan yang tersedia tidak merinci langkah cek khusus untuk BSU. Informasi lengkap soal status penerima dapat diakses melalui kanal resmi Kemnaker dan BPJS Ketenagakerjaan.
Langkah cek yang beredar di media daring adalah untuk bantuan sosial Kementerian Sosial, seperti Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) atau Program Sembako. Jangan dicampuradukkan dengan BSU.
Penerima BPNT ditujukan bagi keluarga prasejahtera di Desil 1 hingga 4 Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN), menurut laman Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kementerian Keuangan. Pada 2026, pemerintah mengalokasikan Rp 43,80 triliun untuk 18 juta keluarga penerima manfaat (KPM), masing-masing Rp 200.000 per bulan.
Untuk mengecek lewat situs:
Untuk mengecek lewat aplikasi:
Pencairan yang belum berjadwal pasti sering dimanfaatkan penipu. Jangan serahkan NIK, kode verifikasi, atau data rekening kepada pihak yang mengaku bisa "mempercepat" atau "menjamin" bantuan.
Gunakan hanya kanal resmi Kemnaker, BPJS Ketenagakerjaan, dan Kementerian Sosial untuk memeriksa status maupun menyampaikan pengaduan.