KENDARI — Kisah Bu Rina, pemilik toko kue keliling di kawasan Jakarta Timur, jadi gambaran nyata bagaimana fasilitas PSA bekerja. Ia menerima Surat Tagihan Pajak (STP) berisi denda keterlambatan pelaporan SPT senilai Rp 25 juta. Setahun sebelumnya ia terlambat melapor karena mendampingi ibunya yang dirawat inap.
"Ini kan karena khilaf, bukan karena saya tidak mau bayar," gumam Bu Rina seperti dikisahkan dalam ilustrasi yang disusun Hasbullah Ahiri, Penyuluh Pajak Ahli Pertama pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kendari.
Sang akuntan, Mas Dika, lalu mengirim pesan singkat. Ia menyebut DJP baru merilis aturan pengurangan bahkan penghapusan sanksi. Jika bergerak cepat, denda Rp 25 juta itu bisa dihapus 100 persen.
DJP membuka PSA untuk klaster pengawasan kepatuhan. Cakupannya meliputi keterlambatan pelaporan SPT yang kurang bayar, pembetulan SPT termasuk setelah menerima SP2DK, keterlambatan pembayaran pajak, serta sanksi dalam STP tertentu.
"Tapi, catat, Bu. Fasilitas ini tidak otomatis. Ibu harus mengajukannya sendiri. Syarat mutlaknya, pokok pajak harus dilunasi terlebih dahulu," tegas Mas Dika.
Pengurangan hanya diberikan jika sanksi timbul karena kekhilafan atau bukan karena kesalahan Wajib Pajak. Kondisi itu sesuai dengan kasus Bu Rina.
Skema pengurangan diberikan bertahap untuk SPT Tahunan PPh sampai Tahun Pajak 2025 dan SPT Masa sampai September 2026. Wajib Pajak harus melaporkan atau membetulkan SPT sekaligus melunasi kekurangan pajak pada periode 8 Oktober 2026 hingga 30 Juni 2027.
"Kalau Ibu selesaikan sebelum tahun baru, Rp 25 juta itu bisa menjadi nol. Kalau menunggu sampai Februari, tinggal setengahnya. Kalau sampai Juli, harus membayar penuh," kata Mas Dika.
Untuk sanksi bunga dalam STP berdasarkan Pasal 14 ayat (3), pokok pajak yang dilunasi paling lambat satu bulan sejak STP diterbitkan membuat sanksinya dihapus 100 persen. Pelunasan dalam satu hingga dua bulan mengurangi sanksi 50 persen, sedangkan lebih dari dua bulan hanya 25 persen.
Denda faktur pajak dan STP yang diterbitkan sebelum 8 Oktober 2026 mendapat pengurangan 90 persen. Wajib Pajak cukup membayar 10 persen dari nilai sanksi pada periode 8 Oktober–31 Desember 2026.
Permohonan diajukan melalui aplikasi Coretax. Pertama, buka menu Layanan WP, pilih Buat Permohonan Layanan Administrasi, lalu masukkan kode AS.26-03. Kedua, pastikan pokok pajak sudah dilunasi.
Ketiga, unggah surat permohonan dan dua surat pernyataan bermeterai, yakni pernyataan bahwa sanksi timbul karena kekhilafan (format Lampiran G) serta pernyataan tidak mengajukan gugatan atau upaya hukum lain (format Lampiran F). Keempat, kirim permohonan.
"Jangan khawatir, Bu. Ibu masih boleh mengajukan PSA sampai dua kali. Pengajuan kedua paling lama tiga bulan setelah keputusan pertama dikirim," tambah Mas Dika.
DJP wajib memberikan keputusan dalam waktu enam bulan. Jika batas waktu terlewati, permohonan dianggap dikabulkan.
Dua bulan kemudian, surat keputusan datang. Permohonan Bu Rina dikabulkan seluruhnya dan denda Rp 25 juta benar-benar dihapus. Ia hanya perlu membayar pokok pajaknya.
Di grup komunitas UMKM, ia membagikan pengalaman itu. Belasan rekannya langsung memeriksa SPT masing-masing.
Bagi wajib pajak yang punya tunggakan denda akibat keterlambatan pelaporan SPT, pembetulan SPT, atau STP tertentu, kuartal akhir 2026 menjadi waktu paling menguntungkan. Lewat dari 30 Juni 2027, tak ada lagi keringanan yang tersisa.