KENDARI — Pelantikan pengurus DPW dan 17 DPC PBB se-Sulawesi Tenggara digelar di salah satu hotel di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, Minggu (27/9/2026). Sekretaris Jenderal DPP PBB H. Ruksamin turut hadir dalam kegiatan tersebut. Yuri Kemal Fadlullah menyebut pelantikan di seluruh tingkatan menjadi momentum memperkuat konsolidasi sekaligus membangun kembali infrastruktur partai di daerah.
Menurut Yuri, Sulawesi Tenggara termasuk wilayah yang dipandang penting dalam strategi PBB menghadapi Pemilu 2029. DPP PBB akan menetapkan sejumlah daerah pemilihan prioritas sebagai bagian dari strategi pemenangan. Targetnya bukan hanya memastikan keterwakilan partai di parlemen, tetapi juga mendorong kader memperoleh kursi di setiap dapil tingkat kabupaten dan kota.
Target Satu Kursi di Setiap Dapil Kabupaten dan Kota
"Target kita adalah bagaimana meloloskan caleg DPR RI PBB di Provinsi Sultra. Yang kedua, untuk legislatif lokal, kita menerapkan target satu kursi dalam satu dapil di tiap-tiap kabupaten," ujar Yuri.
Ketua DPW PBB Sultra H. Ikbar mengatakan seluruh struktur kepengurusan DPW hingga 17 DPC telah diselesaikan. Penyelesaian struktur itu menjadi bagian penting untuk menghadapi tahapan Pemilu 2029, termasuk persiapan verifikasi faktual. Kepengurusan PBB Sultra juga telah memenuhi ketentuan keterwakilan perempuan sebesar 30 persen.
"Alhamdulillah, itu sudah rampung 100 persen. Bahkan dari penyampaian Pak Ketum, satu-satunya provinsi yang sudah rampung 100 persen untuk kepengurusan struktur baru Provinsi Sulawesi Tenggara," ujarnya.
PBB Usulkan Ambang Batas Parlemen 1 Persen
Yuri menyampaikan gagasan PBB mengenai parliamentary threshold atau ambang batas parlemen. PBB mengusulkan ambang batas sebesar 1 persen agar peluang partai politik peserta pemilu memperoleh kursi di DPR tetap terbuka. Gagasan itu berkaitan dengan upaya mengurangi jumlah suara pemilih yang tidak terkonversi menjadi kursi di parlemen.
"Angka 1 persen adalah suatu angka yang mungkin tidak muluk-muluk. Sehingga semua partai politik yang menjadi peserta pemilu berkesempatan untuk menjadi parlemen di Senayan," katanya.
Selain itu, PBB membuka kemungkinan membangun kerja sama dengan partai politik lain dalam bentuk fraksi apabila memenuhi persyaratan yang berlaku.
Modal Empat Kursi DPRD Sultra
Saat ini PBB memiliki empat anggota DPRD di Sulawesi Tenggara. Untuk Pemilu 2029, PBB Sultra menargetkan dapat menempatkan setidaknya satu kader di setiap dapil. Ikbar meminta seluruh kader dan pengurus tidak hanya bekerja untuk kepentingan elektoral.
Menurut dia, dinamika politik dan tingkat kekritisan masyarakat akan semakin meningkat menjelang Pemilu 2029. Kader PBB diminta memahami persoalan yang dihadapi masyarakat dan ikut mencari jalan keluar atas persoalan tersebut.
"Partai Bulan Bintang bukan dikenal saja sebagai simbol atau lambang, tetapi bagaimana caranya untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada di masyarakat," katanya.
"Kita akan berupaya dan harus wajib untuk kita menangkan dalam satu dapil satu kader kita yang ada di Partai Bulan Bintang," ujar Ikbar.
Sejumlah Pejabat Daerah Hadir
Pelantikan dan Rakerwil PBB Sultra turut dihadiri sejumlah pejabat dan tokoh daerah. Di antaranya Wali Kota Kendari Siska Karina Imran, Wakil Wali Kota Kendari Sudirman, Ketua DPRD Sultra La Ode Tariala, Ketua MKGR Sultra Aksan Jaya Putra, dan Bupati Konawe Selatan Irham Kalenggo. Hadir pula perwakilan partai politik dan sejumlah undangan lainnya.
