KENDARI — Persatuan UMKM Pangkalan LPG 3 Kg Kota Kendari menegaskan tidak menolak ketentuan harga Rp20.000 per tabung di tingkat pangkalan. Standar harga yang merujuk SK Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 74 Tahun 2022 itu dinilai penting untuk melindungi warga sebagai konsumen LPG bersubsidi.
Yang menjadi persoalan bagi pemilik pangkalan bukan harga jual ke masyarakat, melainkan seberapa layak margin yang mereka terima. Modal usaha pangkalan bisa mencapai puluhan juta rupiah, sementara beban kerja dan risiko operasional berjalan setiap hari.
Margin Rp150.000 untuk 50 Tabung, Harus Menutup Apa Saja?
Persatuan UMKM Pangkalan LPG 3 Kg Kota Kendari memberi gambaran konkret. Jika sebuah pangkalan menerima pasokan 50 tabung dengan margin sekitar Rp3.000 per tabung, margin kotor yang diperoleh hanya sekitar Rp150.000.
Angka itu belum dipotong biaya operasional. Saat mobil pengangkut LPG datang, pemilik pangkalan harus menyediakan waktu dan tenaga untuk menurunkan serta menata tabung. Mereka juga menunggu konsumen yang datang membeli satu per satu.
Risiko lain mengintai. Tabung yang bocor atau persoalan teknis lain bisa menambah beban operasional pangkalan di luar perhitungan awal.
"Jangan hanya melihat angka Rp20.000-nya, tetapi lihat juga berapa yang sebenarnya didapatkan pangkalan dengan modal puluhan juta rupiah serta pekerjaan dan risiko yang harus ditanggung setiap hari," ungkap perwakilan Persatuan UMKM Pangkalan LPG 3 Kg Kota Kendari.
Ketetapan 2022 Dipertanyakan Relevansinya di 2026
Persatuan UMKM Pangkalan LPG 3 Kg Kota Kendari mempertanyakan apakah ketetapan harga yang dibuat pada 2022 masih relevan dengan kondisi ekonomi 2026. Menurut mereka, harga Rp20.000 tidak otomatis menggambarkan keuntungan yang diterima pemilik pangkalan.
"Kami sangat sepakat dengan ketegasan pemerintah dalam menetapkan dan mengawasi harga LPG. Tetapi untuk renungan kita bersama, apakah ketetapan harga yang dibuat pada 2022 masih relevan dengan kondisi ekonomi pada 2026?" demikian sikap Persatuan UMKM Pangkalan LPG 3 Kg Kota Kendari.
Para pemilik pangkalan menilai evaluasi perlu melihat persoalan secara utuh. Bukan hanya pertanyaan mengapa LPG dijual di atas harga ketetapan, tetapi juga berapa keuntungan bersih yang benar-benar diterima pangkalan setelah dikurangi modal, tenaga, waktu, biaya operasional, dan risiko usaha.
Dukung Penertiban, tapi Minta Dialog Dibuka
Persatuan UMKM Pangkalan LPG 3 Kg Kota Kendari menegaskan tidak meminta kebebasan menaikkan harga LPG secara sepihak. Mereka justru mendukung penertiban yang dilakukan Pemkot Kendari.
"Kami tidak meminta agar pengawasan dilonggarkan. Kami justru mendukung penertiban. Yang kami minta adalah pemerintah melihat apakah struktur harga yang ditetapkan pada 2022 masih sesuai dengan realitas ekonomi 2026," tegas perwakilan tersebut.
Mereka berharap Pemkot Kendari bersama Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara dan pihak terkait membuka ruang dialog dengan pemilik pangkalan. Tujuannya membahas struktur harga dan margin secara menyeluruh.
Menurut para pelaku usaha, pemerintah dan pangkalan punya kepentingan yang sama. LPG bersubsidi harus tepat sasaran, harga tetap terjangkau warga, distribusi berjalan lancar, dan usaha pangkalan tetap bertahan.
"Ketegasan pemerintah kami dukung. Penertiban kami dukung. Tetapi evaluasi terhadap kebijakan juga kami harapkan. Sebab di balik setiap pangkalan LPG ada pelaku UMKM, ada modal yang dipertaruhkan, ada tenaga yang dikeluarkan, dan ada keluarga yang menggantungkan kehidupan dari usaha tersebut," demikian pernyataan Persatuan UMKM Pangkalan LPG 3 Kg Kota Kendari.
Pangkalan LPG 3 Kg sendiri merupakan bagian dari UMKM masyarakat. Keberlangsungan usaha mereka, menurut persatuan tersebut, turut menentukan lancarnya pasokan LPG bersubsidi ke rumah tangga dan usaha kecil di Kendari.
